Klaster 4-b

Menurut UU HPP, pembetulan SPT oleh Wajib Pajak tidak dapat dilakukan lagi dalam waktu dan kondisi yaitu:

• Paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan.
• Pengungkapan ketidakbenaran pada saat atas Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan bukper sepanjang belum dimulainya penyidikan.
• Pengungkapan ketidakbenaran saat pemeriksaan sebelum SKP hasil pemeriksaan diterbitkan.
• Pengungkapan ketidakbenaran saat pemeriksaan sebelum SPHP disampaikan.

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam UU KUP stdtd UU HPP berikut ini, kecuali:

• Pasal 13
• Pasal 17B.
• Pasal 15.
• Pasal 14.

Pernyataan yang tidak benar dibawah ini terkait dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yaitu:

• Sanksi suku bunga acuan (uplift factor 15%) per bulan maksimal 24 bulan.
• PKP melakukan ekspor BKP dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.
• Setelah dilakukan pemeriksaan.
• PPN dan PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak.

Pernyataan yang benar terkait definisi data baru yang dapat menjadi basis dilakukan pemeriksaan ulang yaitu:

• Telah diungkap pada waktu pemeriksaan, tetapi dengan sedemikian rupa membuat fiskus tidak mungkin menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang secara benar.
• Wajib Pajak sudah memberitahukan data tersebut namun fiskus tidak merasa perlu untuk menggunakannya dalam menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang.
• Data yang tidak diungkap dan diberikan secara rinci oleh Wajib Pajak pada waktu pemeriksaan.
• Data Wajib Pajak yang tidak diminta oleh fiskus waktu pemeriksaan meskipun Wajib Pajak memilikinya.

Yang tidak termasuk saat penghitungan sanksi bunga dalam UU KUP yaitu:

• Dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir.
• Dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak.
• Sejak berakhirnya jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan s.d. tanggal pembayaran.
• Sejak SPT Masa yang tidak dilaporkan sesuai batas waktu sampai waktu pelaporan dilakukan.

Lokasi khusus yang ditentukan untuk mendapat fasilitas tidak dipungut PPN karena merupakan lokasi yang digunakan untuk kegiatan yang berorientasi ekspor adalah sebagai berikut kecuali:

• Kawasan Ekonomi Khusus
• Tempat Penimbunan Berikat
• Kawasan Perdagangan Bebas
• Kawasan Industri

Pengkreditan Pajak Masukan diberikan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan. Terdapat kriteria PKP yang dianggap belum melakukan penyerahan yaitu:

• PKP melakukan kegiatan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antar cabang
• PKP usaha perdagangan yang menyerahkan produk furniture kursi lipat.
• PKP manufaktur yang menyerahkan kain ke perusahaan konveksi lainnya.
• PKP Jasa Konsultan yang menyerahkan jasa konsultasi pajak ke kliennya.

Ketentuan yang sesuai terkait batubara dalam Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 yaitu:

• Status batubara sebagai barang Non-BKP.
• Penyerahan batubara tidak terutang PPN.
• Ekspor batubara terutang PPN 0%.
• Pajak masukan perolehan batubara tidak dapat dikreditkan.

Ketentuan yang tidak sesuai terkait kewajiban terkait pemungutan PPN bagi pedagang eceran (PE) yaitu:

• PKP PE dapat membuat faktur pajak tanpa mencamtumkan identitas pembeli.
• Status PKP PE ditentukan berdasar KLU.
• Faktur pajak PKP PE dapat berbentuk elektronik.
• PKP PE yang melakukan penyerahan BKP/JKP tertentu kepada konsumen akhir wajib membuat e-faktur.

Dampak ditetapkannya barang kebutuhan pokok menjadi BKP strategis dalam UU HPP adalah sebagai berikut, kecuali:

• Pajak masukan atas ekspor dapat dikreditkan.
• PPN Impor dibebaskan.
• Tidak terutang PPN Impor.
• Status pengusaha menjadi PKP.