Pelatihan Pelayanan Publik

Peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Publik adalah:

• UU No. 5 Tahun 2014

• UU No. 25 Tahun 2009

• Permenpan RB No. 15 Tahun 2014

• PP Nomor 96 Tahun 2012

tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur disebut dengan

• Standar Pelayanan

• Standar Pelaksanaan

• Pelayanan prima

• Pelayanan Publik

Pelayanan publik menurut Undang - undang adalah

• kegiatan atau rangkaian

  kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

  pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

  bagi setiap warga negara dan penduduk

  atas barang, jasa, dan/atau pelayanan

  administratif yang disediakan oleh pemerintah pusat dan daerah

• pernyataan tertulis

  yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji

  yang terdapat dalam standar pelayanan.

• kegiatan atau rangkaian

  kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

  pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan

  bagi setiap warga negara dan penduduk

  atas barang, jasa, dan/atau pelayanan

  administratif yang disediakan oleh penyelenggara

  pelayanan publik.

• tolok ukur yang

  dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan

  pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan

  sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada

  masyarakat dalam rangka pelayanan yang

  berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan

  terukur.

Berdasarkan peraturan perundangan prinsip - prinsip pelayanan publik adalah:

• Sederhana, Partisipatif, Akuntabel, Berkelanjutan, Transparansi, Keadilan

• Sederhana, Partisipatif, Inovatif, Berkelanjutan, Transparansi, Keadilan

• Sederhana, Partisipatif, Merata, Berkelanjutan, Transparansi, Keadilan

• Kompleks, Partisipatif, Akuntabel, Berkelanjutan, Transparansi, Keadilan

Suatu terobosan jenis pelayanan berupa

gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau

adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat langsung

atau tidak langsung bagi masyarakat disebut:

• Standar pelayanan

• Pengembangan layanan

• Penambahan layanan

• Inovasi

Pengertian Survei Kepuasan Masyarakat menurut Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 adalah:

• data dan informasi mengenai tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan hasil pengukuran dari pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang sesuai antara harapan dan kebutuhan

• kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

• Kegiatan pengukuran secara bertahap tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penerima layanan publik.

• data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik adalah…

• Melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan publik

• Menghitung indek layanan publik yang di berikan kepada masyarakat

• Mengumpulkan data dan informasi layanan publik yang bermasalah

• Melakukan survei kepuasan pelaksana layanan public terhadap sarana yang digunakan

Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat harus melibatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya, merupakan prinsip…dalam survei kepuasan masyarakat.

•   Berkesinambungan

• Akuntabel

• Transparan

• Partisipatif

Pejabat atau Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama yang melaporkan perbuatan yang melawan hukum/tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan yang terjadi di dalam instansi Kementerian Agama dan bukan meupakan bagian dari pelaku perbuatan yang melawan hukum/tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi yang dilaporkannya. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari…

•      Whistleblowing

•    Whistleblower

• Pelapor

• Terlapor

Pencatatan materi pengaduam masyarakat paling sedikit memuat…

• Nomor pengaduan, pihak yang dilaporkan, waktu dan tempat kejadian dan kronologi kejadian

• Nomor pengaduan, pihak yang terlibat, waktu dan tempat kejadian dan kronologi kejadian

• Subtansi pengaduan, pihak yang terlibat, waktu dan tempat kejadian dan kronologi kejadian

• Subtansi pengaduan, pihak yang dilaporkan, waktu dan tempat kejadian dan kronologi kejadian