Fiscal rule yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 mengenai penyusunan postur APBN adalah…

• defisit anggaran yang dibatasi  maksimal 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 50% dari PDB.
• defisit anggaran yang dibatasi  maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 50% dari PDB.
• defisit anggaran yang dibatasi  maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari PDB.
• defisit anggaran yang dibatasi  maksimal 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari PDB.

Sebelum diterapkannya UU No. 21 Tahun 2011, reformasi sistem  keuangan di Indonesia dilakukan oleh ….

• Menteri Keuangan
• Otoritas Jasa Keuangan
• Bank Sentral
• Mentri/Lembaga

Jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu/tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif artinya jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui. Secara kualitatif berarti penggunaan anggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan. Hal tersebut merupakan syarat dari asas?

• Asas Kesatuan
• Asas Universalitas
• Asas Spesialitas
• Asas Akuntabilitas berorientasi pada hasil

Anggaran negara dijadikan sebuah ukuran atau pedoman untuk menilai suatu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sudah sesuai dengan kententuan yang telah ditetapkan termasuk dari fungsi APBN berupa fungsi?

• fungsi otorisasi
• fungsi pengawasan
• fungsi pembatasan
• fungsi penilaian

Pejabat yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah…

• Menteri Keuangan
• Gubernur Bank Indonesia
• Presiden
• Ketua BPK

Berikut ini merupakan pernyataan yang benar, kecuali:

• Dalam penyusunan faktor APBN terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi.
• Kebijakan karena adanya amanat undang-undang yang harus dipenuhi pemerintah merupakan salah satu kelompok dari kebijakan penganggaran.
• Dalam menyusun APBN, pemerintah tidak perlu mempertimbangkan keberlanjutan fiskal.
• Asumsi Dasar Ekonomi Makro disusun dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian global maupun domestik.

Dasar pelaksanaan pengeluaran Negara setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan selaku BUN adalah…

• RPJM
• RKP
• DIPA
• RKA KL

Terdapat 4 langkah dalam menyusun APBN, yaitu : 1) perencanaan; 2) pengesahan oleh DPR; 3) pelaksanaan APBN; 4) pengawasan. Jika langkah tersebut disusun berurutan, maka urutan yang tepat adalah:

• 1,2,3,4
• 1,3,4,2
• 1,3,2,4
• 1,4,3,2

Saat ini di Indonesia dalam hal praktik penyusunan Postur APBN menggunakan Asumsi Dasar Ekonomi Makro, ada beberapa Asumsi dasar yang digunakan oleh Pemerintah, berikut ini yang bukan merupakan Asumsi dasar Ekonomi yang digunakan adalah..

• Pertumbuhan Ekonomi
• Inflasi
• Nilai Tukar Rupiah
• Pendapatan per Kapita

Yang bukan merupakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan adalah?

• Menteri Keuangan
• Presiden
• Gubernur Bank Indonesia
• Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan