Latihan KUP UKMC_4

Di bawah ini merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.03/2008 ....

• Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas
• Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas apabila penghasilan netonya telah melebihi PTKP
• Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas apabila penghasilan brutonya telah melebihi PTKP
• Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas apabila telah memperoleh laba usaha

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kekurangan pembayaran pajak maka atas kekurangan pembayaran pajak ini diterbitkan ....

• SKPKB atas pokok pajaknya dan STP atas sanksi administrasi berupa bunga
• SKPKB atas pokok pajak dan sanksi administrasi berupa bunga
• STP atas pokok pajak dan sanksi administrasi berupa bunga
• STP atas pokok pajaknya saja

Surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila …

• Surat Pemberitahuan Wajib Pajak badan ditandatangani oleh pengurus
• Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan
• Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan sebelum 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis
• Surat Pemberitahuan dilampiri dengan laporan keuangan

Hak mendahulu utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap …

• Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan
• Biaya penagihan pajak
• Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/ atau tidak bergerak
• Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud

Wajib Pajak yang dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama …

• 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan permohonan secara tertulis
• 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis
• 3 (tiga) bulan dengan cara menyampaikan permohonan secara tertulis
• 3 (tiga) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis

Ruang lingkup pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang KUP adalah karena salah tulis, salah hitung, dan kekeliruan penetapan peraturan. Di bawah ini termasuk kesalahan hitung, kecuali …

• Kesalahan yang berasal dari penjumlahan atau pengurangan suatu bilangan
• Kesalahan yang berasal dari perkalian atau pembagian suatu bilangan
• Kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, surat keputusan atau putusan yang terkait dengan bidang perpajakan
• Kekeliruan menghitung tarif pajak terutang

Wajib Pajak dapat mengajukan gugatan pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang kepada …

• Pengadilan Pajak
• Pengadilan Negeri
• Pengadilan Tata Usaha Negara
• Pengadilan Niaga

Sengketa Pajak sangat wajar terjadi, sebagai konsekuensi tugas fiskus menghimpun penerimaan negara yang bertolak belakang dengan prinsip ekonomi para pelaku bisnis dalam hal ini Wajib Pajak. Sengketa yang terjadi secara prinsip diprioritaskan untuk diselesaikan dalam internal Direktorat Jenderal Pajak. Tidak semua penyelesaian sengketa pajak dapat diselesaikan dalam internal DJP, salah satu contohnya adalah …

• Keberatan
• Pembetulan
• Peninjauan kembali
• Pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar

Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Wajib Pajak menerima SKPKB sebesar Rp 30.000.000,- yang diterbitkan pada tanggal 04 September 2022 dengan batas akhir pelunasan tanggal 03 Oktober 2022. Wajib Pajak diperbolehkan untuk mengangsur pembayaran pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan jumlah tetap sebesar Rp 5.000.000,- setiap bulan. Sanksi administrasi berupa bunga untuk setiap angsuran dihitung sebaga berikut …

• Angsuran ke-1: tarif KMK x Rp 30.000.000,- dan angsuran ke-2: tarif KMK x Rp 5.000.000,-

• Angsuran ke-1: tarif KMK x Rp 30.000.000,- dan angsuran ke-2: tarif KMK x Rp 20.000.000,-

• Angsuran ke-1: tarif KMK x Rp 30.000.000,- dan angsuran ke-2: tarif KMK x Rp 25.000.000,-

• Angsuran ke-1: tarif KMK x Rp 30.000.000,- dan angsuran ke-3: tarif KMK x Rp 20.000.000,-

Prinsip self assessment dalam UU KUP diterapkan secara jelas dalam perpajakan di Indonesia. Hal tersebut dapat tercermin dari pernyataan berikut …

• Jumlah pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut Surat Himbauan
• Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada surat ketetapan pajak
• Apabila DJP mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak tidak benar maka DJP tidak dapat menetapkan jumlah pajak terutang
• Pembayaran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak menunggu terbitnya surat ketetapan pajak