Kelas Pajak Kewajiban Bendahara Depok

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan menetapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% berlaku sejak ....

• 1 Januari 2022

• 1 April 2022

• 1 Juli 2022

• 1 September 2022

Batas waktu pelaporan SPT Masa bagi Instansi Pemerintah paling lama ....

• 10 hari setelah berakhirnya Masa Pajak

• 15 hari setelah berakhirnya Masa Pajak

• 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak

• akhir bulan berikutnya

Berikut ini merupakan kewajiban Subunit Organisasi Instansi Pemerintah, kecuali ....

• melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak

• membuat kode billing dan menyetorkan pajak

• melaporkan SPT Masa

• menerbitkan bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak

Pemerintah Daerah Kota Depok mengadakan acara jalan sehat dalam rangka memperingati HUT Kota Depok Tahun 2022, dan menyediakan hadiah undian berupa uang tunai senilai Rp1.000.000,00 bagi peserta yang beruntung. Atas pemberian hadiah tersebut, Pemerintah Daerah Kota Depok harus memotong ....

• PPh Pasal 4 ayat (2) disetor atas nama instansi

• PPh Pasal 21 disetor atas nama peserta

• PPh Pasal 4 ayat (2) disetor atas nama peserta

• PPh Pasal 21 disetor atas nama instansi

Berikut ini yang bukan termasuk instansi pemerintah menurut PMK Nomor 59/PMK.03/2022 adalah ....

• Instansi pemerintah daerah

• Instansi pemerintah desa

• Instansi pemerintah pusat

• Instansi pemerintah kota

e-Bupot Instansi Pemerintah berlaku secara nasional sejak ....

• April 2021

• Juli 2021

• September 2021

• Desember 2021

Apa saja kewajiban Instansi Pemerintah sebagai pemungut/pemotong pajak?

• Membuat bukti pemotongan/pemungutan pajak dan menyerahkan bukti pemotongan/ pemungutan pajak kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut

• Menyetorkan PPh yang telah dipotong dan/atau dipungut dan PPN/PPnBM yang dipungut

• Melaporkan bukti pemotongan/pemungutan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak menggunakan Surat Pemberitahuan Masa bagi Instansi Pemerintah

• Semua benar

Jenis pajak yang tidak termasuk dalam SPT Masa Unifikasi Instansi Pemerintah adalah ....

• PPN dan PPnBM

• PPh Pasal 21

• PPh Pasal 23

• PPh Pasal 15

Dinas Kesehatan Kota Depok membeli alat kesehatan senilai Rp10.000.000,- melalui marketplace Buka Pengadaan yang merupakan mitra Toko Daring. Bagaimana pemotongan/pemungutan PPh atas transaksi tersebut?

• Dinas Kesehatan memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5%

• Buka Pengadaan memungut PPh pasal 22 sebesar 0,5%

• Dinas Kesehatan memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5%

• Buka Pengadaan memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5%

Pembetulan SPT Masa Unifikasi Instansi Pemerintah yang mengakibatkan lebih setor dapat diajukan ....

• Kompensasi

• Restitusi

• Pengembalian Pendahuluan

• Pemindahbukuan