Perlindungan dan Penegakkan Hukum di Indonesia

Hukum adalah peraturan, kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi pendapat tersebut kemukakan oleh....

• Aristoteles

• Van Apeldoorn

• S. M. Amir

• Wiryo Kususmo

• Prof. C.S.T. Kansil

Hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Dari penyataan tersebut menggambarkan hukum mempunyai sifat ....

• memaksa

• mengatur

• menyeluruh

• memilih

• memerintah

Answer explanation

Hukum mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa, dikatakan bersifat mengatur, karena hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat.

Upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya disebut ....

• keadilan

• ketertiban

• good government

• supremasi hukum

• penegakkan hukum

Indonesia adalah negara hukum, tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal ....

• Pasal 1 ayat (3)

• Pasal 3 ayat (1)

• Pasal 4 ayat (1)

• Pasal 5 ayat (2)

• Pasal 6 ayat (1)

Answer explanation

Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar disebut ....

• sistem hukum

• tujuan hukum

• lembaga hukum

• supremasi hukum

• perlindungan hukum

Lembaga penegak hukum yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri adalah ....

• TNI Angkatan Laut, Darat, dan Udara

• POLRI

• Kejaksaan

• KPK

• MK

Answer explanation

UU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU

No. 20 Tahun 2002 yaitu merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka

terpeliharanya keamanan dalam negeri

Dibawah ini Undang-Undang Republik Indonesia yang membahas tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah ....

• UU no. 2 tahun 2002

• UU no. 20 tahun 2003

• UU no. 30 tahun 2002

• UU no. 16 tahun 2004

• UU no. 12 tahun 2006

Answer explanation

Sudah jelas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.

Lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang di Indonesia adalah ....

• TNI Angkatan Laut, Darat, dan Udara

• POLRI

• Kejaksaan

• KPK

• MK

Answer explanation

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Tugas penuntutan ini dilakukan oleh seorang jaksa.

Kejaksaan di Indonesia disebut dengan executive ambtenaar yang mempunyai arti kejaksaan sebagai....

• pengendali proses perkara pidana

• pengendali proses perkara perdata

• pengendali proses perkara pidana dan perdata

• satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana

• satu-satunya instansi pelaksana putusan perdata

Answer explanation

Kejaksaan disebut juga sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar) dan Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (dominus litis) mempunyai kedudukan sentral dan penegakan hukum karena hanya lembaga inilah yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

Mitra Kejaksaan yang merupakan lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggung jawab memerangi segala kasus pelanggaran hukum, termasuk kasus korupsi yang didirikan pada tahun 2002 adalah ....

• ICW (Indonesia Corruption Watch)

• Kepolisian

• KPK

• Komnas HAM

• Intel

Answer explanation

KPK adalah lembaga yang didirikan pada tahun 2002 lembaga ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.