Account Representative

Dasar hukum Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak adalah...

• PMK-79/PMK.01/2015

• PMK-45/PMK.01/2021

• SE-07/PJ/2021

• UU Nomor 10 Tahun 2021

Pernyataan berikut yang benar terkait Daftar Prioritas Pengawasa (DPP)

adalah...

• DPP adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan penelitian kepatuhan

  formal oleh KPP pada tahun berjalan.

• Dalam rangka penyusunan DPP, Komite Kepatuhan KPP menentukan

  Wajib Pajak yang termasuk dalam DPP atas Wajib Pajak Strategis dan

  Wajib Pajak Lainnya menggunakan data pelaporan SPT

• Penyusunan DPP untuk tahun berjalan diselesaikan paling lama pada

  tanggal 10 Februari tahun berjalan oleh Komite Kepatuhan KPP

• Pengawasan didahului dengan penyusunan perencanaan pengawasan

  melalui pembahasan DSP3 dan penetapan DPP

Yang tidak termasuk ke dalam “input” atau sumber daya yang dibutuhkan AR

adalah...

• Surat Pengangkatan AR

• Surat Tugas yang berkaitan dengan fungsi AR

• Daftar Prioritas Pengawasan

• Daftar Sasaran Prioritas Ekstensifikasi

Data pemicu/penguji berikut yang bukan berasal dari internal adalah...

• Data dari Bank Indonesia

• Data elemen SPT Tahunan

• Data Masterfile Profil Wajib Pajak

• Data Faktur Pajak

Aplikasi yang digunakan untuk membuat STP secara otomasi adalah...

• Approweb

• MPN Info

• Lollipop

• Appportal

Berikut ini merupakan aplikasi pengolah data yang dapat digunakan oleh AR

adalah...

• Microsoft Excel

• Microsoft Word

• Microsoft Outlook

• Microsoft Edge

Jika hasil dari kunjungan mengindikasikan bahwa Wajib Pajak melakukan tindak

pidana perpajakan, maka rekomendasi yang tepat terhadap temuan ini adalah...

• Pengusulan perubahan data Wajib Pajak secara jabatan

• Pengusulan adanya pemeriksaan

• Pengusulan adanya penelitian dan kunjungan ulang

• Pengusulan pemeriksaan bukti permulaan

KPDL dapat dilakukan dalam rangka berikut ini, kecuali...

• pelaksanaan tugas dan fungsi (Tusi);

• pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan pihak eksternal

• pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan

• di luar pelaksanaan tugas dan fungsi (Non Tusi)

Berikut ini pernyataan yang tidak benar terkait pengawasan Wajib Pajak adalah...

• Untuk AR di KPP Besar, Khusus, dan Madya, Kegiatan Pengawasan Wajib

  Pajak yang dilakukan hanya Pengawasan terhadap Wajib Pajak yang telah

  ber-NPWP.

• Ketentuan yang mengatur tentang kegiatan pengawasan kepatuhan Wajib

  Pajak tertuang dalam SE-05/PJ/2022.

• Pengawasan Kepatuhan Material adalah Pengawasan terhadap Wajib Pajak

  melalui Penelitian Kepatuhan Material yang jatuh tempo sebelum Tahun

  Pajak berjalan.

• Pengawasan Ekstensifikasi dilakukan terhadap orang pribadi, badan,

  bendahara, atau warisan yang belum terbagi yang sudah memenuhi

  persyaratan subjektif dan objektif tetapi belum terdaftar NPWP.

Berikut ini merupakan tujuan kunjungan, kecuali..

• menjalin hubungan baik dengan Wajib Pajak

• melaksanakan kegiatan Penelitian Kepatuhan Material

• melaksanakan kegiatan P2DK

• melaksanakan pembinaan kepada Wajib Pajak