TAX HO

Seorang Wajib Pajak dikatakan sadar terhadap Tax Awareness apabila memenuhi persyaratan berikut ini, kecuali :

• Minimnya kesadaran membayar pajak

• Memiliki pengetahuan mengenai aturan perpajakan

• Menyadari adanya sanksi perpajakan

• Mengetahui hak sebagai Wajib Pajak

Sistem Pemungutan Perpajakan Nasional Indonesia menganut sistem?

• Self-Assessments (Menghitung dan Membayar Sendiri)

• Official-Assessment (Diberikan perhitungan dan Membayar Sendiri)

• Corporate-Assesment (Diberikan perhitungan dan pembayaran perusahaan)

• Individual-Assessment (Menghitung Sendiri dan Pembayaran perusahaan)

Sebagai Badan Usaha Non PKP, di bawah ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan terhadap Supplier/Vendor adalah

• Memotong PPh 23 atas transaksi Jasa

• Membayar PPN apabila terdapat tagihan berupa Faktur Pajak

•   Mengkreditkan Bukti Potong PPh 23 atas transaksi Jasa

• Menerbitkan Faktur Pajak

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan disebut ...

• PPh Pasal 21

• PPh Pasal 23

• PPh Pasal 26

• PPh Pasal 4(2)

Berdasarkan UU HPP, tarif pajak 5% diatur untuk Wajib Pajak dengan penghasilan setahun sejumlah

• 0 s/d 60.000.000

• 0 s/d 50.000.000

• 0 s /d 75.000.000

• 0 s/d 100.000.000

Berikut ini tarif yang benar untuk PPh Pasal 23 yaitu

• 15% atas Bunga Pinjaman

• 2% atas Jasa Manajemen

• 10% atas Sewa Tanah & Bangunan

• 1,75% atas Pelaksana Jasa Konstruksi Kecil dengan Sertifikasi

PT ABC melakukan transaksi Jasa Konsultan dengan PT JKL (memiliki NPWP) sejumlah Rp 10.000.000,-. Atas transaksi ini, PT ABC melakukan pemotongan PPh sebesar …

• 2% dari Rp 10.000.000,-

• 5% dari Rp 10.000.000,-

• 2,5 % dari Rp 10.000.000,-

• 10% dari Rp 10.000.000

PT XYZ melakukan pencatatan atas transaksi PPh Pasal 4(2) berupa sewa tanah dan bangunan pada tanggal 16 Januari 2023. Tanggal berapakah PT A memiliki kewajiban paling lambat untuk menyetorkan pemotongan PPh Pasal 4(2) ke Kas Negara ?

• 20 Januari 2023

• 31 Januari 2023

• 10 Februari 2023

• 20 Februari 2023

Apabila PT Wiryamanta Sadina (status Non PKP) melakukan penjualan barang kepada PT Mega Mahadana Hadiya (status PKP), maka kewajiban PPN pada PT Wiryamanta Sadina adalah …

• A) Memungut PPN sebesar 11%

• B) Tidak memungut PPN sebesar 11%

• A & B Benar

• A & B Salah

Dibawah ini merupakan contoh Pajak Daerah yaitu

• Pajak Parkir

• Pajak Restoran

• Pajak atas Jasa

• Pajak atas Penghasilan Orang Pribadi