Dana BOS

Kepala Satuan Pendidikan penerima Dana BOSP harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOSP melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian. Batas waktu penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOSP untuk realisasi penggunaan dana minimal 50% adalah …

• 31 Juli tahun anggaran berkenaan

• 31 Agustus tahun anggaran berkenaan

• 31 Desember tahun anggaran berkenaan

• 1 Januari tahun anggaran berikutnya

Informasi yang digunakan sebagai dasar penyaluran tahap II tahun anggaran berkenaan adalah…

• Rencana Kerja Anggaran yang sudah disahkan

• Rencana penggunaan anggaran

• Rencana pengeluaran kas

• Laporan realisasi penggunaan dana tahap I

Laporan realisasi keseluruhan penggunaan Dana BOSP meliputi laporan-laporan berikut, kecuali…

• Laporan realisasi penggunaan dana dalam satu tahun anggaran

• Laporan sisa dana

• Laporan hasil penyelesaian pelaksanaan pengadaan barang/jasa Satuan Pendidikan

• Laporan pemotongan dan penyetoran Pajak

Laporan realisasi penggunaan keseluruhan Dana BOSP Tahun 2022 paling lambat disampaikan pada…

• 31 Desember 2022

• 1 Januari 2023

• 31 Januari 2023

• 15 Januari 2023

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana BOSP meliputi kegiatan berikut, kecuali….

• Melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan.

• *Membantu melakukan kegiatan input data di Satuan Pendidikan yang memiliki keterbatasan.

• Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOSP.

• Memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui sistem aplikasi yang disediakan Kementerian.

Pihak yang berperan sebagai “Pelaksana” dalam Pengadaan Barang Jasa yang dananya bersumber dari BOSP adalah

• Kepala Satuan Pendidikan

• Pejabat Dinas Pendidikan

• Bendahara Dana BOSP

• Pejabat atau Kelompok Kerja Pengadaan Barang Jasa Satuan Pendidikan

Orang atau badan usaha yang bisa bertindak sebagai penyedia barang jasa BOSP harus memenuhi syarat dan kriteria berikut, kecuali:

• memiliki nomor pokok wajib pajak

• memiliki identitas penyedia

• mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang/jasa

• memiliki laporan keuangan yang tekah diaudit oleh kantor akuntan public

Dalam melaksanakan PBJ Satuan Pendidikan, setiap pelaku PBJ Satuan Pendidikan bertanggung jawab untuk hal-hal berikut, kecuali:

• Menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan.

• Saling mempengaruhi harga penawaran baik langsung maupun tidak langsung.

• Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan PBJ Satuan Pendidikan.

• menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.

PBJ Satuan Pendidikan dilakukan melalui beberapa tahap. Tahapan yang tidak wajib dilakukan untuk pengadaan yang bernilai paling banyak Rp1.000.000,00 adalah….

• penetapan Penyedia

• pelaksanaan kesepakatan pengadaan

• persiapan pengadaan

• tidak ada jawaban yang benar, semua tahapan wajib dilakukan

Pemilihan dan penetapan calon Penyedia untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus dilakukan melalui perbandingan harga dan kualitas barang/jasa paling sedikit dengan

• 2 (dua) calon Penyedia.

• 3 (tiga) calon Penyedia.

• 4 (empat) calon Penyedia.

• 5 (lima) calon Penyedia.