selsa 5 fix

Pemberian Hak Guna Bangunan untuk orang perseorangan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari :

• 50.000 M

• 5.000 M

• 20.000 M

• 3.000 M

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, berbagai Izin pemanfaatan ruang dapat berupa, salah satunya yaitu...

• izin mendirikan bangunan

• izin sewa

• izin guna bangunan

• izin hak milik

• izin membuka tanah

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara digunakan untuk

• kemakmuran rakyat

• keadilan rakyat

• kepentingan rakyat

• kesejahteraan rakyat

. Berikut ini salah satu hak primer tanah yang diberikan oleh negara yaitu…

• hak guna bangunan

• hak sewa

• hak jual beli

• . hak gadai atas tanah

• hak wakaf

Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bersumber dari ... dan/atau ...

• APBN dan APBD. UU RI NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

• Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara

• . Instansi Negara dan Sekretaris Negara

• BPN dan Kantor Administras

Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah NON pertanian yang luasnya tidak lebih dari :

• 5.000 m2

• 50.000 m2

• 3.000 m2

• 30.000 m2

Sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil adalah...

• Penatagunaan Tanah

• Penguasaan Tanah

• Penggunaan Tanah

• Pemanfaatan Tanah

. Hubungan hukum antara orang perorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria adalah

• Penatagunaan Tanah

• Penguasaan Tanah

• Penggunaan Tanah

• Pemanfaatan Tanah

Wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia adalah …

• Penatagunaan Tanah

• Penguasaan Tanah

• Penggunaan Tanah

• Pemanfaatan Tanah

Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam PP RI No.19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yang terdapat pada Pasal 1 yaitu...

• Setiap Instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum membuat rencana Pengadaan Tanah

• Kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah

• Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil.

• Kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah