PBJP terkait PPSPM

1. Paket pembuatan parkir motor di Satker KPP Medan Utara merupakan jenis pengadaan ..

• Barang

• Jasa Konsultansi

• Jasa Lainnya

• Pekerjaan Konstruksi

2. Kontrak pengadaan barang terdiri dari:

• Lumsum

• Waktu Penugasan

• Putar Kunci

• Biaya Terendah

3. Bentuk kontrak pembelian laptop senilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan e-purchasing sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 adalah

• Bukti Pembelian

• Kuitansi

• Surat Perintah Kerja

• Surat Pesanan

4. Bentuk kontrak yang paling tepat untuk pengadaan jasa konsultansi sebesar Rp 100 juta adalah:

• Surat Perjanjian

• Surat Perintah Kerja

• Kuitansi

• Surat Pesanan

5. Jenis kontrak yang digunakan dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap merupakan ciri-ciri dari kontrak ..

• Lumsum

• Harga satuan

• Terima Jadi (Turnkey)

• Biaya Plus Imbalan

6. Perubahan kontrak yang diizinkan adalah:

• perubahan spesifikasi teknis

• perubahan uang muka kerja

• perubahan cara pembayaran

• perubahan jenis kontrak

7. Jaminan pelaksanaan diberikan untuk pengadaan….

• E-Purchasing

• Konsultan Perencana

• Pengadaan Laptop senilai Rp 250 juta

• Konsultan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi senilai Rp1,5 Milyar

8. Besaran nilai jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% HPS ialah:

• 5% dari nilai total HPS

• 1% sampai3% dari nilai penawaran

• 5% dari nilai kontrak

• 1% sampai3% dari nilai kontrak

9. Dalam SPK ditandatangani oleh PPK dan Penyedia bahwa denda ditetapkan minimal sebesar :

• 1/1000 per hari keterlambatan

• 1/100 per hari keterlambatan

• 1/10 per hari keterlambatan

• 1/10000 per hari keterlambatan

10. Pernyataan yang benar dibawah ini terkait Perubahan kontrak (adendum) yang mengakibatkan penambahan nilai kontrak awal adalah..

• Penambahan nilai Kontrak akhir tidak melebihi 10% dari nilai kontrak awal

• Penambahan nilai Kontrak akhir tidak diizinkan sesuai dengan Perpres No.16 tahun 2108

• Penambahan nilai Kontrak akhir minimal 10% dari nilai kontrak awal

• Penambahan nilai Kontrak akhir sampai dengan 10% dari nilai kontrak awal atau nilai kontrak adendum sebelumnya