kepesertaan rohul

Perubahan status kepesertaan dari jenis kepesertaan ke jenis kepesertaan yang lain dilakukan paling banyak

• 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan

• 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan

• 1 (dua) kali dalam 2 (dua) bulan

• tidak ada batasan

Penambahan Peserta, pemutakhiran data peserta, atau entri pengurangan peserta yang dilakukan secara individu melalui sistem aplikasi oleh petugas BPJS Kesehatan dilakukan paling lambat hari terakhir setiap bulan sebelum pukul 17.00 WIB.

• Paling lambah H-2 setiap bulan sebelum pukul 00.00 WIB

• lambat H-1 setiap bulan sebelum pukul 00.00 WIB

• paling lambat hari terakhir setiap bulan sebelum pukul 17.00 WIB

• paling lambat hari terakhir setiap bulan sebelum pukul 00.00 WIB

Penambahan Peserta, pemutakhiran data peserta, atau entri pengurangan peserta yang dilakukan secara kolektif berdasarkan permintaan Peserta (PKS Kolektif}, Pemberi Kerja, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah melalui sistem aplikasi oleh petugas BPJS Kesehatan dilakukan paling lambat:

• H-2 (hari kalender) sebelum tanggal 1(satu) bulan berikutnya.

• H-1 (hari kalender) sebelum tanggal 1(satu) bulan berikutnya.

• H-3 (hari kalender) sebelum tanggal 1(satu) bulan berikutnya.

• paling lambat hari terakhir setiap bulan sebelum pukul 17.00 WIB

Yang termasuk peserta kolom 2 adalah, kecuali :

• Peserta BP Penyelenggara Negara atau PPU anak yang berusia lebih dari atau sama dengan 21 tahun sampai dengan kurang dari 25 tahun yang belum melakukan aktivasi/pemutakhiran terhadap kelengkapan data administrasi pendidikan formal

• Peserta dan Anggota keluarga (Istri/Suami) pada jenis kepesertaan PPU Penyelenggara Negara, PPU Selain Penyelenggara Negara, BP Penyelenggara Negara, dan veteran yang tercatat pada data induk BPJS Kesehatan berusia lebih dari atau sama dengan 90 tahun yang belum melakukan aktivasi/update terhadap data administrasi kependudukan

• Bayi seluruh jenis kepesertaan yang berusia lebih dari 3 bulan dan belum melakukan pemutakhiran NIK.

• Peserta PBPU dalam masa tunggu 14 hari

Peserta menunggak masuk ke :

• Kolom 2

• Kolom 1

• Kolom 4

• Kolom 3

Salah satu Prosedur Pengajuan Kepesertaan UHC dengan kepesertaan PBPU dan BP Pemda yang langsung Aktif dalam Masterfile (flagging UHC):

• Kantor Cabang memastikan kembali Capaian Kepesertaan di Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah tersebut telah mencapai cakupan kepesertaan minimal 97% dari jumlah penduduk yang ada pada dashboard BI BPJS Kesehatan

• ·       Kantor Cabang memastikan kembali Capaian Kepesertaan di Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah tersebut telah mencapai cakupan kepesertaan minimal 95% dari jumlah penduduk yang ada pada dashboard BI BPJS Kesehatan

• ·       Kantor Cabang memastikan kembali Capaian Kepesertaan di Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah tersebut telah mencapai cakupan kepesertaan minimal 92% dari jumlah penduduk yang ada pada dashboard BI BPJS Kesehatan

• ·       Kantor Cabang memastikan kembali Capaian Kepesertaan di Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah tersebut telah mencapai cakupan kepesertaan minimal 98% dari jumlah penduduk yang ada pada dashboard BI BPJS Kesehatan

Peserta baru jenis kepesertaan KP Desa dapat langsung aktif sesuai TMT meskipun Pemda belum melakukan pembayaran iuran bulan berjalan (sesuai TMT) dengan syarat:

• Pemerintah membuat surat pernyataan piutang

• Pemerintah Daerah membuat Pakta Integritas Komitmen Pembayaran luran

• Persetujuan dari Kantor Pusat

• Persetuan Deputi Direksi Wilayah

Pasangan suami istri yang masing-masing merupakan pekerja maka keduanya wajib didaftarkan sebagai peserta PPU oleh masing-masing Pemberi kerja dan membayar iuran, perlakuan untuk anak pasangan tersebut adalah

• Didaftarkan pada salah satu orangtuanya yang memiliki kelas perawaytan tertinggi

• didaftarkan sebagai anak dari suami

• dapat didaftarkan pada salah satu orangtuanya 

• didaftarkan sebagai anak dari istri

Masa berlaku kepesertaan PPNPN dalam aplikasi kepesertaan eksisting adalah:

• 1 (satu) bulan

• 1 (satu) tahun anggaran

• Tidak ada masa berlaku

• Sesuai Kesepakatan dengan Satuan Kerja

Perubahan FKTP di Mobile JKN dapat dilakukan oleh peserta

• anggota Polri

• Prajurit

• Kementrian Pertahanan

• PNS Pusat dan Daerah