Konsolidasi Fungsi Iuran 2023

Mekanisme Pembayaran Program Rehab PBPU adalah?

• Close Payment system

• Open Payment system

• Semi Automated System

• Automated System

Peserta Menunggak yang menjadi Fokus Utama Penagihan oleh PTT Telekolekting adalah dengan umur tunggakan selama?

• 19-23 bulan

• 13-18 bulan

• 7-12 bulan

• 2-6 bulan

Umur tunggakan + tagihan bulan berjalan minimal untuk dapat didaftarkan pada program Rehab PBPU adalah?

• 12 Bulan

• 4 Bulan

• 3 Bulan

• 8 Bulan

Target PTT Telekolekting?

• Rp. 130.000.000 dalam 1 bulan dan 200 nomor per hari

• Rp. 100.000.000 dalam 1 bulan dan 200 nomor per hari

• Rp. 130.000.000 dalam 1 bulan dan 100 nomor per hari

• Rp. 100.000.000 dalam 1 bulan dan 100 nomor per hari

Peserta Binaan Kader JKN adalah peserta PBPU Menunggak dengan umur tunggakan?

• 10-24 bulan

• 11-24 bulan

• 12-24 bulan

• 13-24 bulan

Target capaian Kader JKN Kepwil 12 Per bulan adalah?

• Rp. 15.000.000

• Rp. 10.000.000

• Rp. 7.500.000

• Rp. 5.000.000

Peserta dapat melakukan perubahan skema pembayaran pada program REHAB dengan cara..

• Merubah langsung pada Simulasi tagihan

• Merubah langsung pada menu REHAB

• Membatalkan program REHAB melalui menu pelunasan dan melakukan pendaftaran Kembali dan mengatur jangka waktu pembayarannya

• Membatalkan program REHAB melalui menu pelunasan dan menunggu konfirmasi penyesuaian skema pembayaran yang baru

Pada program REHAB, Tahapan pembayaran harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal..

• 12 tahapan

• 24 tahapan

• 6 tahapan

• 3 tahapan

Status kepesertaan peserta PBPU yang mengikuti program REHAB akan kembali aktif setelah..

• Pembayaran REHAB Tahap I telah dibayarkan

• Seluruh tunggakan dan iuran bulan berjalannya telah lunas

• Seluruh tunggakan iuran dibayarkan

• Seluruh tagihan iuran bulan berjalan dibayarkan

PENYETORAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PEKERJA PENERIMA UPAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH diatur dalam?

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 2019

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 2020