Kuis Administrasi Kepesertaan

Berikut ini adalah Peraturan BPJS yang mengatur tentang Administrasi Kepesertaan, kecuali

• Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018

• Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018

• Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2019

• Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020

Answer explanation

Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang tata cara penagihan, pembayaran denda akibat keterlambatan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan

Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang administrasi kepesertaan program Jaminan Kesehatan

Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018  tentang administrasi kepesertaan program Jaminan Kesehatan

Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang administrasi kepesertaan program Jaminan Kesehatan

Seorang peserta PBI APBD, bernama Ibu Park Shin hye datang ke loket layanan dan melaporkan bahwa kartunya tidak aktif.

Setelah dilakukan pengecekan, ternyata ditemukan bahwa kepesertaannya termasuk dalam data ganda.

Menurut jenis kolom peserta, termasuk kolom berapakah Ibu Park Shin hye?

• Kolom 4 peserta non aktif

• Kolom 3 Peserta menunggak

• Kolom 2 Peserta proses administrasi

• Kolom 6 Peserta di luar cakupan

Answer explanation

Peserta kolom 6 adalah setiap orang yang telah menjadi peserta namun berhenti kepesertaannya disebabkan karena peserta meninggal, data ganda, dan data bermasalah.

Bapak Kim Jong An adalah seorang pensiunan TNI/POLRI. Setelah mengikuti pemilihan umum kepala daerah, akhirnya dia terpilih sebagai Bupati Kabupaten Jeju. Di manakah segmen kepesertaan Bapak Kim Jong An yang benar saat ini?

• Bukan Pekerja

• Prajurit/Anggota Polri

• Penerima Pensiun

• Pejabat Negara

• PPNPN

Di bawah ini adalah jenis-jenis peserta kolom 2 atau peserta proses administrasi, kecuali

• Pasangan suami/istri PPU yang cerai hidup, atau anak PPU berusia >=25 tahun, sudah memiliki penghasilan sendiri, atau menikah dan dinonaktifkan pada akhir bulan

• Peserta BP Penyelenggara Negara atau anak PPU yang berusia >= 21 tahun s.d 25 tahun yang belum melakukan aktivasi/pemutakhiran terhadap kelengkapan data administrasi pendidikan formal

• Bayi seluruh jenis kepesertaan yang berusia lebih dari 3 bulan dan belum melakukan pemutakhiran NIK

• Peserta dan Anggota keluarga (Istri/Suami) pada jenis kepesertaan PPU PN, PPU Selain Penyelenggara Negara, BP Penyelenggara Negara, dan veteran yang tercatat pada data induk BPJS Kesehatan berusia >= 90 tahun yang belum melakukan aktivasi/update terhadap data administrasi kependudukan

Penambahan peserta, pemutakhiran data peserta, atau entri pengurangan peserta yang dilakukan secara individu melalui sistem aplikasi oleh petugas BPJS Kesehatan dilakukan pada

• Paling lambat H-2 (hari kalender) sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya

• Paling lambat H-3 (hari kalender) sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya

• Paling lambat H-1 sebelum pukul 17.00 WIB

• Paling lambat hari terakhir akhir bulan setiap pukul 17.00 WIB

Di bawah ini adalah bukan termasuk jenis peserta yang dapat meningkatkan hak kelas rawat inapnya di Faskes, kecuali

• Peserta PBPU donasi, PBI, Peserta PBPU/BP Mandiri kelas 2

• Peserta PBPU donasi, PBI, Peserta PBPU/BP Pemda

• Peserta PBPU donasi, Peserta PBPU/BP Pemda, Peserta PPU BU

• Peserta PBI, Peserta PBPU/BP Pemda, Peserta PPU PN

Peserta PPU BU yang mengalami PHK tetap memperofeh hak manfaat

Jaminan Kesehatan paling lama 6 (enam) bulan sejak PHK, tanpa

membayar luran. PHK yang dimaksud dalam hal ini adalah

• PHK karena Pekerja yang cuti sakit sementara dan tidak

  mampu bekerja, dibuktikan dengan surat keterangan dari Badan Usaha.

• PHK karena perusahaan pailit atau mengalami kerugian, dibuktikan

  dengan putusan kepailitan dari pengadilan

• PHK karena penggabungan perusahaan, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/camat setempat

• PHK karena perusahaan pailit atau mengalami kerugian, namun belum ada bukti putusan kepailitan dari pengadilan

Segmen peserta BP Penyelenggara Negara terdiri dari

• Perintis Kemerdekaan, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Pemberi Kerja

• Perintis Kemerdekaan, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Vetaran

• Perintis Kemerdekaan, Pemberi Kerja, Penerima Pensiun, Veteran

• Perintis Kemerdekaan, Veteran, Penerima Pensiun, Janda, duda, anak yatim dan/atau piatu dari BP Penyelenggara

  Negara

Pelaporan pemberhentian kepesertaan PPU BU disertai dengan kelengkapan dokumen pendukung yang terdiri dari sebagai berikut kecuali

• Salinan kelengkapan dokumen

  pendukung yang hanya ditandatangi oleh pekerja itu sendiri

• Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pimpinan Perusahaan

  yang menerangkan pemberhentian kerja dan telah melaksanakan

  sosialisasi Program Jaminan Kesehatan;

• Daftar Pekerja yang berhenti dan telah mendapatkan sosialisasi,

  memuat sekurangnya nama, nomor kartu JKN, nomor pegawai/NPP,

  nomor telepon, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;

• Salinan dokumen pendukung yang membuktikan alasan pemutusan

  hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pendaftaran peserta PBPU dan BP Mandiri Kolektif wajib didaftarkan untuk

seluruh anggota keluarga yang terdaftar dalam Kartu Keluarga,

dikecualikan bagi dibawah ini, kecuali

• Lembaga pendidikan, dengan mendaftarkan seluruh Peserta Didik

• Badan Hukum pengelola dana pensiun dengan mendaftarkan seluruh

  pensiunannya

• Panti Asuhan dan Panti Jompo dengan mendaftarkan seluruh pengurus panti

• Panti Asuhan dan Panti Jompo dengan mendaftarkan seluruh penghuni panti