Pembekalan Indeks Efektivitas - 2

Tahapan Pemberian Keterangan Ahli …

• Pengajuan Surat Permintaan Ahli -> Pengajuan Penunjukan Ahli -> Gelar Perkara -> Tindak Lanjut Hasil Gelar -> Pemberian Keterangan Ahli

• Permintaan Hasil Analisis -> Gelar Perkara -> Pengajuan Surat Permintaan Ahli -> Pengajuan Penunjukkan Ahli -> Pemberian Keterangan Ahli

• Identifikasi Kasus -> Pengajuan Surat Permintaan Ahli -> Pengajuan Penunjukkan Ahli -> Gelar Perkara -> Pemberian Keterangan Ahli

• Pengajuan Surat Permintaan Ahli -> Gelar Perkara -> Tindak Lanjut Hasil Gelar -> Pengajuan Penunjukkan Ahli -> Pemberian Keterangan Ahli

Permintaan Ahli dapat dilakukan oleh …

• Pihak Pelapor

• Penyidik

• Regulator

• Masyarakat

Pernyataan berikut benar terkait dengan Henti Sementara Transaksi sebagian atau seluruhnya transaksi nasabah kecuali ...

• Diinisiasi PPATK sesuai dengan Pasal 45 UU Nomor 8 Tahun 2010

• Dilakukan oleh Pihak Pelapor maksimal terhitung 20 hari kerja (5+15 hari kerja) setelah menerima berita dari PPATK

• Dilakukan untuk transaksi terkait daftar terduga terorisme ataupun tersangka pencucian uang

• Analisis terkait harta kekayaan yang dilakukan setelah melakukan Henti Sementara wajib disampaikan oleh PPATK kepada penyidik untuk ditindaklanjuti

Pernyataan berikut benar adalah KECUALI…

• Lembaga Penegak Hukum adalah pihak yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, diantaranya sebagai sesuai dengan UU TPPU Pasal 74: KPK, BNN, DJBC, DJP, POLRI dan Kejaksaan

• Pemblokiran transaksi HANYA bisa dilakukan oleh Penyidik, Penuntut atau Hakim terkait dengan penanganan tindak pidana pencucian uang

• Hasil Analisis Proaktif adalah Hasil Analisis yang oleh diinisiasi oleh PPATK dari database yang ada di PPATK

• PPATK dapat memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan Penundanaan Transaksi

Penyataan berikut yang benar adalah KECUALI…

• DTTOT (Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teror) dibentuk baik dari database domestik (UN list 1373) ataupun luar negeri (UN list 1267)

• Satgas DTTOT terdiri atas PPATK, Kementerian Luar Negeri, Densus 88, BNPT serta BIN

• Perbedaan dari SIASAT (Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I) serta SIDIK (Direktorat Analisis dan Pemeriksaan II) terletak pada jenis tindak pidana asal yang ditangani

• Penetapan DTTOT dibahas bersama oleh Satgas kemudian disahkan oleh PN Jakarta Selatan

Penyataan berikut terkait Pemblokiran Serta Merta kecuali ...

• Dilakukan untuk nasabah yang terkait DTTOT baik untuk nasabah onboarding customers (nasabah baru) maupun existing customers (nasabah sekarang)

• Pemblokiran serta merta dilakukan maksimal 30 hari untuk seluruh dana yang dikuasai oleh nasabah terduga DTTOT

• Setelah melakukan pemblokiran serta merta, Pihak Pelapor wajib menyampaikan Berita Acara Pemblokiran HANYA kepada PPATK dan Regulator yang bersangkutan

• Pemblokiran serta merta untuk DTTOT dapat dilakukan atas permintaan PPATK/Penyidik/Penuntut/Hakim atau juga secara inisiatif Pihak Pelapor sesuai hasil screening

Output PPATK adalah sebagai berikut kecuali ...

• Hasil Analisis Proaktif

• Hasil Analisis Inquiry (Permintaan Informasi)

• Pertukaran Informasi

• Analisis Strategis, Riset, NRA dan SRA

Fit and Proper termasuk ke dalam salah satu jenis Permintaan Informasi:

• Benar

• Salah