Kuis Reviu LK

Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah (Pelaksanaan APBN/APBD) selama suatu periode adalah?

• Laporan Kinerja

• Laporan Pertanggungjawaban

• Laporan Keuangan

• Laporan Akuntabilitas

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat
yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi
kualitas yang dikehendaki, kecuali

• Dapat diukur

• Relevan

• Andal

• Dapat dibandingkan

Answer explanation

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi
kualitas yang dikehendaki:
(a) Relevan;
(b) Andal;
(c) Dapat dibandingkan; dan

(d) Dapat dipahami.

Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya

• 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir
  

• 4 bulan setelah tahun anggaran berakhir
  

• 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir
  

• 8 bulan setelah tahun anggaran berakhir
  

Answer explanation

Pasal 30 UU 17/2003

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan
keuangan terdiri atas

• Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas

• Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Aanggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan

• Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Aanggaran Lebih, Neraca, Laporan Laba Lugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan

• Laporan Realisasi Anggaran, Laporan kinerja, Neraca, Laporan Laba Lugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, Entitas Pelaporan terdiri atas:

• Pemerintah pusat, Pemerintah desa, Kementerian Negara/Lembaga; dan BLU

• Pemerintah pusat, Pemerintah desa, Kementerian Negara/Lembaga; dan BUN

• Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, Kementerian Negara/Lembaga; dan BLU

• Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, Kementerian Negara/Lembaga; dan BUN

prinsip-prinsip
akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyaikan laporan
keuangan pemerintah adalah

• Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi
  

• SIstem dan Prosedur Akuntansi

• Prinsip Akuntansi Pemerintah

• Standar Akuntansi Pemerintah

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan
pemerintah saat ini adalah

• Kas

• Kas Menuju Akrual

• Akrual

• Akrual Menuju Kas

Penelaahan
ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan
bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma
yang telah ditetapkan merupakan definisi:

• evaluasi

• reviu

• audit

• monitoring

Tujuan Reviu adalah...

• memberikan keyakinan memadai mengenai
  akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK K/L serta
  pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP
  kepada Menteri/Pimpinan Lembaga

• memberikan keyakinan memadai mengenai
  akurasi, keandalan, dan kelengkapan informasi LK K/L serta
  pengklasifikasian, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP
  kepada Menteri/Pimpinan Lembaga

• memberikan keyakinan terbatas mengenai
  akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK K/L serta
  pengakuan, pengukuran, can pelaporan transaksi sesuai dengan SAP
  kepada Menteri/Pimpinan Lembaga
  

• memberikan keyakinan terbatas mengenai
  akurasi, keandalan, dan kelengkapan informasi LK K/L serta
  pengklasifikasian, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP
  kepada Menteri/Pimpinan Lembaga

Standar reviu laporan keuangan Kementerian / Lembaga diatur di dalam...

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 253 /PMK. 09/2015

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 245 /PMK. 09/2015

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 254 /PMK. 09/2015

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 255 /PMK. 09/2015