Pertemuan Wasrik Sebagai Fungsi Wasrik

Badan Usaha PT Maju Jaya diberikan pemberitahuan pemeriksaan kantor oleh BPJS Kesehatan. Badan Usaha tersebut tidak menghadiri dan memberikan data pemeriksaan yang dibutuhkan. Dalam kasus tersebut, pernyataan yang benar, kecuali

• Pemberi Kerja dikategorikan tidak mendukung kelancaraan proses pemeriksaan karena tidak bersedia memenuhi panggilan pemeriksaan

• Pemberi Kerja yang dikategorikan tidak mendukung kelancaran proses pemeriksaan selanjutnya dilaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan persetujuan kepala cabang BPJS Kesehatan atau pimpinan satuan kerja.

• BPJS Kesehatan meminta Bantuan dan pendampingan hukum kepada Kejaksaan

• BPJS Kesehatan mengirimkan surat panggilan final yaitu surat berisi panggilan terakhir kepada Pemberi Kerja untuk memenuhi perintah pemeriksaan atas kepatuhan Jaminan Kesehatan

Relationship Officer A telah melakukan pemeriksaan terhadap BU PT Pratiwi Indah dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada Badan Usaha pada tanggal 4 Maret 2022.  Pernyataan berikut ini benar, kecuali

• SPHP disusun berdasarkan LHPS yang telah disetujui oleh Kepala Bagian terkait

• Penyampaian SPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Relationship Officer menjelaskan catatan hasil pemeriksaan

• SPHP paling sedikit memuat rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan

• Pemberi Kerja menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dan  menyampaikan hasil tindak lanjut kepada BPJS Kesehatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SPHP diterima

Relationship Officer telah melakukan pemeriksaan data terhadap Badan Usaha dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Setelah 3 (tiga) hari kerja sejak SPHP diterima Badan Usaha belum menindaklanjuti temuan pemeriksaan. Pernyataan yang benar berikut ini adalah

• Relationship Officer dapat langsung mengajukan SKK kepada Kejaksaan setelah LHPA tidak patuh

• Relationship Officer menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Akhir (LHPA) tidak patuh

• Relationship Officer dapat mengajukan usulan tidak mendapatkan pelayanan publik sesuai PP 86 Tahun 2013

• LHPA disusun 2 (dua) hari setelah batas waktu tindak lanjut hasil pemeriksaan berakhir

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara jaminan sosial, BPJS Kesehatan diberikan kewenangan oleh Undang-Undang melalui Pasal 11 UU Nomor 24 Tahun 2011. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada BPJS Kesehatan tersebut bersifat....

• Atributif

• Non Atributif

• Distributif

• Delegatif

Pernyataan yang  benar terkait denda administrastif adalah sebagai berikut

• Denda administratif dikenakan sebesar 1% dari iuran yang seharusnya dibayar, yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir. Iuran yang seharusnya dibayar merupakan hasil perhitungan kewajiban iuran berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan

• apabila sanksi berupa denda tidak disetor lunas, pemberi kerja selain  penyelenggara negara dikenai sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik  tertentu

• Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu tidak dapat dicabut

• Relationship Officer menyampaikan konsekuensi apabila tidak segera membayar denda beserta iuran bulan berikutnya secara lunas maka BPJS akan melimpahkan ke Kejaksaan

Berikut ini hal-hal yang benar terkait perencanaan pemeriksaan yaitu:

• Relationship Officer membuat usulan rencana Pemeriksaan Kantor sebagai dasar penerbitan SPT

• Atas usulan rencana pemeriksaan kantor maka Relationship Officer mengirimkan Surat Panggilan Pemeriksaan Kantor

• SPT dibuat setelah usulan rencana Pemeriksaan Kantor disetujui oleh atasan langsung

• Pembuatan Berita Acara Pengambilan Keterangan merupakan bagian dari perencanaan pemeriksaan

Berikut ini tugas dari Relationship Officer dalam kegiatan pemeriksaan, kecuali

• Menyusun rencana pemeriksaan

• Menyampaikan SPPL kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

• Meminta keterangan atau klarifikasi atas informasi ketidakpatuhan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara atau setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran

• Melakukan monitoring pemenuhan kewajiban Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran berdasarkan hasil pemeriksaan

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya Relationship Officer wajib...

• meminta dan memperoleh data ketenagakerjaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

• meminta dan memperoleh data ketenagakerjaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

• merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau yang diberitahukan kepadanya yang diperoleh dari pemeriksaan yang dilakukan

• mendapatkan keterangan atau informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan

Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dilaksanakan berdasarkan, kecuali

• Hasil pengawasan

• Hasil analisa data

• Semua jawaban salah

• Laporan pengaduan dari masyarakat atau pekerja

Berikut ini tentang Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yaitu...

• Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang dilakukan atas adanya indikasi pelanggaran suatu tindak perdata dalam penyelenggaraan kewajiban Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara atas Program Jaminan Kesehatan

• Pemeriksaan dengan tujuan tertentu didasarkan pada  pelaporan data Gaji atau Upah oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya

• Pemeriksaan dengan tujuan tertentu didasarkan pengaduan pekerja kepada BPJS Kesehatan terkait dengan dugaan ketidaksesuaian jumlah pekerja yang didaftarkan oleh Pemberi Kerja

• Pemeriksaan dengan tujuan tertentu tidak mengakibatkan timbulnya potensi kekurangan pemungutan dan pembayaran iuran dari yang seharusnya dipungut dan dibayarkan oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara