Evaluasi Sosialisasi WBS

Berikut ini merupakan lingkup pengaduan yang terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pelaporan Pengaduan (Whistleblowing System) kecuali ...

• Penyalahgunaan wewenang

• Tindak Pidana Korupsi

• Pelanggaran terhadap kode etik

• Penyalahgunaan jabatan

Pelaporan pengaduan dapat ditindaklanjuti dengan indikasi awal meliputi what, who, where, when, dan how. Namun jika informasi sangat terbatas, berdasarkan pertimbangan profesional auditor, pengaduan dapat ditindaklanjuti minimal memenuhi kriteria, yaitu ...

• What, When, How

• What, Where, When

• What, Who, How

• What, Who, When

Apabila kita akan melakukan pelaporan pengaduan melalui whitleblowing system (WBS), maka kita dapat mengunjungi situs web, yaitu ...

• https://bit.ly/laporwbs

• https://bit.ly/wbspangandaran

• https://bit.ly/laporpangandaran

• https://bit.ly/lapor.pangandaran

Whistleblowing System (WBS) adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang telah terjadi, sedang terjadi dan/atau akan terjadi yang melibatkan ...

• Pegawai Pemerintah Daerah dengan BUMD

• Pegawai Pemerintah Daerah, Pegawai Swasta dan BUMD

• Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat

• Pegawai Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pelapor pengaduan dalam whistleblowing system sering disebut dengan nama ...

• Whistleblower

• Pelapor WBS

• Whistleblowing

• Pengadu

Dalam susunan personalia Tim Penerima Pengaduan pada Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 62 Tahun 2021, Sekretaris Daerah berperan sebagai ...

• Penasihat

• Penanggungjawab

• Pengarah

• Ketua

Dalam hal hasil penelaahan pelaporan pengaduan memenuhi kriteria maka dilakukan tindak lanjut berupa ...

• Audit Ketaatan

• Audit dengan Tujuan Tertentu

• Reviu

• Audit Investigatif

Pedoman Umum Sistem Penanganan Pelaporan Pengaduan (Whistleblowing System) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah diatur dalam ...

• Perbup No.60 Tahun 2021

• Perbup No.62 Tahun 2021

• Perbup No.62 Tahun 2020

• Perbup No.61 Tahun 2021

Publikasi hasil penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi merupakan kewenangan dari ...

• Ketua Tim Penerima Pengaduan

• Sekretaris Daerah

• Bupati

• Wakil Bupati

Di bawah ini merupakan rekomendasi hasil audit investigatif  atas laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran, kecuali ...

• Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Pemerintah Pusat

• Penyampaian hasil pemeriksaan kepada KPK

• Pengembalian Kerugian Daerah

• Penjatuhan hukuman disiplin