
QUIZ LEMBAGA EKSEKUTIF
Authored by Ansel Sukses
Science
University

AI Actions
Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...
Content View
Student View
6 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
Menurut pasal 17 ayat 2 UUD 1945, seorang presiden dapat memilih, memberhentikan, dan mengangkat...
A. Menteri
B. DPR
C. DPD
D. MPR
E. DPRD
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
Perhatikan soal berikut ini
A. Presiden dapat memberikan amnesti dan abolisi atas pertimbangan DPR
B. Presiden dapat memberikan amnesti dan abolisi atas pertimbangan wakil presiden
C. Presiden dapat memberhentikan wakil presiden apabila gak sesuai dengan kinerja presiden
D. Presiden dapat memberikan grasi dan rehabilitasi atas pertimbangan MA
E. Presiden dapat memberikan grasi dan gratifikasi atas pertimbangan Mahkamah Konstitusi
Berikut ini yang merupakan hak istimewa seorang presiden adalah...
A. A dan C
B. B dan D
C. A dan D
D. B dan E
E. A dan E
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
3. Sebelum reformasi, presiden dapat dipilih oleh...
3. Sebelum reformasi, presiden dapat dipilih oleh...
A. Rakyat
B. Dewan Perwakilan rakyat
C. Majelis Permusyawaratan Rakyat
D. Mahkamah Konstitusi
E. Mahkamah Agung
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
4. Setelah reformasi, presiden dapat dipilih langsung oleh...
4. Setelah reformasi, presiden dapat dipilih langsung oleh...
A. Rakyat
B. Dewan Perwakilan rakyat
C. Majelis Permusyawaratan Rakyat
D. Mahkamah Konstitusi
E. Mahkamah Agung
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
5. Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan ... untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa presiden/ wakil presiden telah melanggar hukum dan sebagainya....
5. Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan ... untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa presiden/ wakil presiden telah melanggar hukum dan sebagainya....
A. Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi
B. Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Agung
C. Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung
D. Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi dan MPR
E. Terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Agung dan MPR
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
6. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pada tanggal 16 Oktober 1945 diterbitkan maklumat wakil presiden No.X tahun 1945 untuk memberikan penguatan terhadap langkah-langkah demokratisasi pemerintah setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Isi dari maklumat tersebut antara lain...
6. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pada tanggal 16 Oktober 1945 diterbitkan maklumat wakil presiden No.X tahun 1945 untuk memberikan penguatan terhadap langkah-langkah demokratisasi pemerintah setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Isi dari maklumat tersebut antara lain...
A. KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut serta membuat/ menetapkan GBHN sebelum terbentuk DPR dan MPR
B. Menetapkan DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong)
C. Menetapkan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara)
D. Pembentukan delapan Provinsi
E. Kembali Kepada UUD 1945
Access all questions and much more by creating a free account
Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever
or continue with

Microsoft
%20(1).png)
Apple
Others
Already have an account?