Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Siapa yang menjadi ketua BPUPKI?

• Radjiman Wedyodiningrat

• Ichibangase Yosio

• R.P Soeroso

• Kuniaki Koiso

Berapa jumlah anggota BPUPKI?

• 62 orang

• 38 orang

• 29 orang

• 27 orang

Apa tugas utama BPUPKI?

• Menyelidiki dan menyusun rencana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia

• Mempelajari semua hal penting terkait politik, ekonomi, tata usaha pemerintahan, kehakiman, pembelaan negara, lalu lintas, dan bidang-bidang lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia

• Membahas perancangan Undang-Undang Dasar 1945

• Mengumumkan pembentukan suatu badan baru dengan nama Dokuritsu Junbi Cosakai

Kapan BPUPKI mengadakan sidang resmi pertama?

• 29 Mei - 1 Juni 1945

• 31 Mei 1945

• 1 Juni 1945

• 10-16 Juni 1945

Siapa yang mengemukakan pendapat tentang dasar negara dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945?

• Mohammad Yamin

• R. Soepomo

• Ir. Sukarno

• Radjiman Wedyodiningrat

Apa yang menjadi pembicara kedua dalam sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945?

• Mohammad Yamin

• R. Soepomo

• Ir. Sukarno

• Radjiman Wedyodiningrat

Kapan istilah Pancasila muncul dalam sidang BPUPKI?

• 29 Mei 1945

• 31 Mei 1945

• 1 Juni 1945

• 10-16 Juni 1945

Siapa yang menjadi ketua PPKI?

• Soekarno

• Mohammad Hatta

• Ki Bagoes Hadikoesoemo

• Wachid Hasjim

Kapan Indonesia merdeka?

• 24 Agustus 1945

• 17 Agustus 1945

• 18 Agustus 1945

• 9 Agustus 1945

Apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945?

• Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

• Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, Kesejahteraan Rakyat

• Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan lahir dan batin, Musyawarah, Keadilan rakyat

• Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari‟at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia