SEMIFINAL LCC BIK 2023

Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 perihal akad Murabahah pada perbankan Syariah, dibawah ini manakah pernyataan yang benar mengenai ketentuan umum Murabahah :

• Bank wajib membiayai seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
• Bank berhak menyampaikan hal yang perlu dan berkaitan dengan pembelian, ataupun menyimpan hal yang tidak perlu diketahui.
• Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
• Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama nasabah sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

Dibawah ini adalah kriteria Nasabah yang tidak boleh dikenakan sanksi atas keterlambatan pembayaran kewajiban (Angsuran) menurut DSN MUI :

• Tidak Ada Kriteria, Lembaga Keuangan Syariah tidak diperkenankan memberikan sanksi atas dasar alasan apapun.
• Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur
• Nasabah sedang bertugas atau berada jauh dari Lembaga Keuangan Syariah penyedia layanan
• Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya

Sesuai Fatwa DSN-MUI No 13/DSN-MUI/IX/2000 perihal Uang Muka dalam Pembiayaan Murabahah. Manakah pernyataan yang tepat terkait Ketentuan Uang Muka dalam Pembiayaan Murabahah?

• Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
• Besar jumlah uang muka ditentukan oleh salah satu pihak, yakni nasabah.
• Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS tidak diperkenankan meminta tambahan kepada nasabah
• Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS tidak wajib mengembalikan kelebihannya kepada nasabah

Dibawah iniu yang bukan merupakan Ketentuan Tabungan yang memiliki Akad Mudharabah, sesuai dengan Fatwa DSN MUI :

• Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
• Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
• Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (‘athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.
• Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.

Menurut Fatwa DSN MUI No 03/DSN-MUI/IV/2000. DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu’amalah syar’iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan deposito pada bank syari’ah. Dibawah ini merupakan Ketentuan Umum Deposito pada Bank Syariah :

• Menggunakan akad Ta’awud dan Ijarah
• Menggunakan akad Wadiah Al Amanah
• Menggunakan Akad Mudharabah Yad Dhamanah
• Menggunakan Akad Mudharabah Mutlaqah

Sehubungan dengan Fatwa tentang Sertifikat Deposito Syariah (SDS), berikut pernyataan yang benar adalah :

• Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti kepemilikannya dapat dipindahtangankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Penerbit SDS tidak wajib mengembalikan dana kepada Pemegang SDS padasaatjatuh tempo;
• Bagi hasil SDS yang diterbitkan tidak harus berasal dari kegiatan usaha yang didanai oleh SDS baik kegiatan usaha yang memiliki imbalhasil tetap maupun yang 'merniliki imbal hasil tetap, sesuai dengan akad
• Mekanisme bagi hasil dilakukan boleh berdasarkan kesepakatan salah satu pihak, yakni Lembaga Keuangan Syariah.

Berikut adalah statement yg salah terkait musyarakah mutanaqisah :

• Nasabah wajib mengembalikan porsi pokok modal dengan nominal sama terus setiap bulan
• Syirkah berdasarkan kepemilikan barang atau asset
• Modal salah pihak akan berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lain
• Terdapat akad Ijarah didalamnya

Dengan berkembangnya teknologi, transaksi pembayaran dipermudah dengan hadirnya QRIS. Berikut pernyataan yang tidak tepat tentang QRIS :

• QRIS merupakan salah satu sistem pembayaran non tunai yang bisa membantu proses transaksi selesai tanpa perlu menggunakan cash
• QRIS adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.
• Pendaftaran Merchant untuk memiliki Fasilitas QRIS cukup datang ke Bank Indonesia, Kantor OJK, atau Seluruh Lembaga Keuangan di Kota setempat.
• Merchant hanya perlu membuka rekening atau akun pada salah satu penyelenggara QRIS yang sudah berizin dari BI.

Dalam menanggapi keluhan masyarakat perihal uang Rusak, Bank Indonesia dapat menukar uang kita yang rusak asalkan dengan kondisi berikut kecuali :

• Fisik uang rupiah kertas lebih besar dari 2/3 ukuran aslinya.
• Uang rupiah kertas masih satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap
• Uang rupiah kertas yang rusak/cacat tidak satu kesatuan dan kedua nomor seri yang tertera pada uang kertas tersebut lengkap dan sama
• Fisik uang rupiah kertas minimal ¼ dari ukuran aslinya.

Sebuah Lembaga Keuangan Syariah yang mengawali berdiri pada zaman Rasulullah saat Pemerintahan Islam di Madinah adalah :

• Islamic Development Bank
• Baitul Maal Wattanwil
• Lembaga Wakaf dan Zakat
• Baitul Maal