Pre Test-Kejaksaan & Fungsi Intelijen-Jaksa

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dengan mengacu pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu terdapat juga badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman antara lain yang memiliki fungsi sebagai berikut, kecuali...

• Penyelidikan dan penyidikan

• Pembentukan peraturan perundang-undangan

• Pelaksanaan putusan

• Pemberian jasa hukum

• Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Dalam struktur organisasi Kejaksaan Agung terdapat sejumlah Jaksa Agung Muda setingkat Eselon I pada Kementerian/Lembaga. Berikut ini yang bukan merupakan bidang Jaksa Agung Muda adalah...

• Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan

• Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen

• Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus

• Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer

• Jaksa Agung Muda Bidang Penuntutan

Tindakan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan merupakan ... yang dilakukan oleh ...

• Penuntutan oleh Jaksa

• Pelimpahan perkara oleh Penuntut Umum

• Pelimpahan perkara oleh Jaksa

• Penuntutan oleh Penuntut Umum

• Pelimpahan perkara oleh Penyidik

Pemberhentian seorang Jaksa dengan tidak hormat berdasaran undang-undang mencakup alasan-alasan sebagai berikut, kecuali...

• Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun

• Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang dilakukan dengan berencana

• Secara terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya

• • Melakukan rangkap jabatan sebagai advokat

• • Melakukan pelanggaran berat

Dalam bidang pidana, Kejaksaan RI memiliki sejumlah tugas dan wewenang. Manakah dari pilihan berikut yang tidak termasuk tugas dan wewenang Kejaksaan RI di bidang pidana?

• Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

• Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat

• Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

• Melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

• Melakukan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara

Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan RI memiliki tugas dan wewenanga melalui Jaksa Agung dengan kuasa khusus atau karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai...

• Pengacara Negara di lingkungan peradilan khusus baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara/pemerintahan/kepentingan umum

• Pengacara Negara di lingkungan peradilan umum baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara/pemerintahan/kepentingan umum

• Pengacara Negara di semua lingkungan peradilan baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara/pemerintahan/kepentingan umum

• Penuntut Umum tertinggi di lingkungan peradilan umum baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara/pemerintahan/kepentingan umum

• Penuntut Umum tertinggi di semua lingkungan peradilan baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara/pemerintahan/kepentingan umum

• Sementara itu dalam bidang ketertiban & ketentraman umum, Kejaksaan RI juga memiliki sejumlah tugas dan wewenang sebagai berkut berdasarkan undang-undang, kecuali...

• • Peningkatan kesadaran hukum masyarakat

• • Penyidikan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang

• • Pengawasan peredaran barang cetakan

• • Pengawasan aliran kepercayaan yang berbahaya bagi negara

• • Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama

Fungsi intelijen yang dimiliki Kejaksaan RI saat ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI terdiri dari...

• Fungsi Penyelidikan, Fungsi Pengamanan, dan Fungsi Penggalangan

• Fungsi Penyidikan, Fungsi Pembinaan, dan Fungsi Penggalangan

• Fungsi Penuntutan, Fungsi Pembinaan, dan Fungsi Penggalangan

• Fungsi Penyelidikan, Fungsi Pengawasan, dan Fungsi Penggalangan

• Fungsi Penyelidikan, Fungsi Pembinaan, dan Fungsi Penindakan

Berikut ini adalah ruang lingkup dan penyelenggara intelijen negara di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yaitu...

• Intelijen dalam negeri dan luar negeri oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

• Intelijen pertahan dan/atau militer oleh Badan Intelijen Negara

• Intelijen penegakan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

• Intelijen dalam dan luar negeri oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian

• Intelijen penegakan hukum oleh Kejaksaan Republik Indonesia

Penggalangan sebagai salah satu fungsi intelijen yang diselenggarakan oleh Kejaksaan RI sebagai salah satu penyelenggara intelijen negara mengandung pengertian...

• • serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, & tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, & mengolah informasi menjadi Intelijen serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan

• • Serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen, dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional

• • Serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, & tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk memengaruhi Sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional

• Serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu

  peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana

• Serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur

  dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

  membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya