TWK 2: UUD 1945

1. 1. UUD 1945 mempunyai fungsi mendasar yang bersifat mengikat untuk Negara. Hal ini dikarenakan UUD 1945 merupakan hukum tertinggi yang berfungsi sebagai …

• A. Pengikat seluruh warga negara dalam melakukan fungsinya dalam bernegara secara holistik.

• B. Sebagai acuan yang mendasari serta alat untuk mengontrol seluruh norma atas peraturan yang berlaku.

• C. Penjelas dari tugas-tugas yang menjadi kewajiban Negara, Lembaga Negara, Warga Negara.

• D. Sebagai Ilham yang mendasari etik dan moral tiap warga negara dan Lembaga negara dalam melakukan perannya masing-masing

• E.  Penentu keberlanjutan kehidupan Indonesia sebagai Negara.

2.       UUD 1945 dinyatakan sebagai hukum dasar yang berlaku secara sah di Indonesia dinyatakan oleh …

• A.      BPUPKI

• B. Panitia Sembilan

• C. PPKI.

• D. Presiden.

• E. Dewan Konstituante.

3. 3. Pada saat UUD 1945 baru saja berlaku untuk pertama kali, yang mempunyai tugas dan kedudukan sebagai pembantu presiden adalah

• A. Senat

• B. Menteri

• C. Komite Nasional

• D. MPR

• E. DPR

4. 4. Sistem pemerintahan republik parlementer yang dianut oleh UUDS 1950 memiliki perbedaan dengan sistem pemerintahan republik presidensial yang dianut oleh UUD 1945, yaitu ....

• A. Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung dalam sistem republik parlementer, sedangkan oleh DPR dalam sistem republik presidensial

• B. Presiden bertanggung jawab kepada DPR dalam sistem republik parlementer, sedangkan kepada rakyat dalam sistem republik presidensial

• C. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif penuh dalam sistem republik parlementer, sedangkan dibatasi oleh DPR dalam sistem republik presidensial

• D Presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem republik parlementer, sedangkan hanya sebagai kepala negara dalam sistem republik presidensial

• E. Presiden dapat membubarkan DPR dalam sistem republik parlementer, sedangkan tidak dapat dalam sistem republik presidensial

5. Peran dan fungsi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dalam UUDS 1950 adalah ....

• A.   Memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai hal-hal yang penting bagi negara

• B. Memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai hal-hal yang berkaitan dengan legislasi

• C Memberikan pertimbangan kepada Mahkamah Agung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan yudikatif

• D Memberikan pertimbangan kepada MPR mengenai hal-hal yang berkaitan dengan amandemen konstitusi

• E Memberikan pertimbangan kepada semua lembaga negara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan nasional

6. 6. Konstitusi yang berlaku di Indonesia sempat mengalami beberapa kali fase perubahan. Ada masa Dimana konstitusi yang dianut Indonesia adalah konstitusi RIS. Masa berlakunya konstitusi RIS adalah …

• A.      19 Oktober 1999

• B. 5 Juli 1959-19 Oktober 1999

• C. 17 Agustus 1950-5 Juli 1959

• D. 27 Desember 1949-17 Agustus 1950

• E. 18 Agustus 1945-27 Desember 1949

7. Salah satu penyimpangan terhadap UUD 1945 selama masa orde baru yang mempengaruhi struktur politik dan Lembaga negara adalah kebijakan memberi tugas kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tidak hanya dalam bidang pertahanan tetapi juga turut dalam Pembangunan dan pengemban tugas politik. Selain itu penyimpangan yang terjadi pada masa itu adalah maraknya KKN yang terjadi didalam badan pemerintahan yang menyebabkan tidak meratanya Pembangunan di Indonesia. Jelaskan hubungan antara pembentukan Dwifungsi ABRI dan dominasi militer dalam politik pada masa Orde Baru dengan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Pilih jawaban yang memberikan keterkaitan yang paling jelas dan berikan penjelasan yang terperinci!.

• A. Pembentukan Dwifungsi ABRI dan dominasi militer berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung praktik KKN.

• B. Meskipun ada keterkaitan, praktik KKN lebih berkaitan dengan faktor-faktor ekonomi daripada dominasi militer.

• C. Dwifungsi ABRI dan dominasi militer tidak secara langsung terkait dengan praktik KKN dalam masa konstitusi UUD 1945 di Orde Baru.

• D. Praktik KKN pada masa Orde Baru lebih disebabkan oleh pemerintah dengan kebijakan ekonomi yang kurang transparan

• E. Dominasi militer dalam politik pada Orde Baru justru bertujuan untuk memberantas praktik KKN

8. Keputusan MPR mengenai pemberhentian presiden atau wakil presiden harus disetujui sekurang-kurangnya ….

• A.    ¾ dari jumlah anggota yang hadir.

• B.    50% + 1 dari jumlah anggota yang hadir

• C.    2/3 dari jumlah anggota yang hadir

• D. 50% dari Jumlah anggota yang hadir

• E. 25% dari jumlah kehadiran.

9.       Apabila terjadi kekosongan wakil presiden, yang memilih wakil presiden selanjutnya adalah …

• A. PRESIDEN

• B. MPR

• C. DPR

• D. KY

• E. MA

10.       Apabila RUU tidak mendapatkan persetujuan antara presiden dan DPR maka …

• A.      Boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu dengan adanya perubahan.

• B.      Tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu.

• c.      Diajukan pada sidang DPR mendatang

• d. Mengganti draft RUU dan disidangkan Kembali

• e.      Langsung diundangkan dan ditulis pada lembaran Negara