SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INDONESIA DAN SIKAP YANG SESUAI

Hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat dan hukum yurisprudensi. Keempat jenis hukum tersebut merupakan golongan hukum berdasarkan ....

• Tempat berlakunya

• Bentuknya

• Waktu Berlakunya

• Sumbernya

• Sifatnya

Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum terdiri dari dua (2) jenis, yaitu ....

• Nasional dan Internasional

• Tertulis dan Tidak Tertulis

• Positif dan Negatif

• Material dan Formal

• Objektif dan Subjektif

Berikut ini yang bukan merupakan tujuan hukum adalah ....

• Menegakkan kebenaran dan keadilan

• Mencegah tindakan yang sewenang-wenang

• Melindungi hak asasi manusia

• Menciptakan suasana yang tertib, tenteram, aman dan damai

• Menjaga kepentingan manusia

Tata hukum bertujuan untuk ....

• Mempertahankan, memelihara dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut

• Memperjelas hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara

• Menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat

• Melindungi kepentingan manusia dari tindakan-tindakan yang merugikan

• Menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman dan damai

Tata hukum Indonesia berpedoman pada ....

• Isi Proklamasi Kemerdekaan

• Piagam HAM Indonesia

• UUD NRI Tahun 1945

• TAP MPR

• Undang-undang

Wahana bagi setiap rakyat untuk mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, adalah makna dari ....

• Lembaga Negara

• Lembaga Hukum

• Aparat Penegak Hukum

• Kekuasaan Yudikatif

• Lembaga Peradilan

Pengadilan Negeri berkedudukan di  ....

• Ibu Kota Negara

• Provinsi

• Kabupaten/Kota

• Daerah Otonomi Khusus

• Daerah Istimewa

Lembaga peradilan di Indonesia yang berwenang menangani sengketa hasil Pemilu dan menguji Undang-Undang terhadap UUD NKRI Tahun 1945 adalah ....

• Mahkamah Agung

• Mahkamah Konstitusi

• Peradilan Umum

• Peradilan Tata Usaha Negara

• Pengadilan Tinggi

Dalam UU Nomor 49 Tahun 2009, yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum adalah ....

• Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Peradilan Militer

• Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Peradilan Agama

• Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri

• Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial

• Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Peradilan Tata Usaha Negara

Daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama meliputi wilayah ....

• Seluruh Wilayah NKRI

• Daerah Otonomi Khusus

• Provinsi

• Daerah Istimewa

• Kabupaten/Kota