Quiz PKN Kelompok 4

Berdasarkan sumber historis, apa yang menjadi penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan...

• Pentingnya pemikiran tentang hak asasi manusia

• pengakuan akan pentingnya kewajiban sosial dalam menjaga kebebasan individu

• Perubahan drastis dalam perilaku sosial budaya

• Munculnya konflik horizontal antara berbagai kelompok masyarakat

• Pertumbuhan solidaritas sosial di masyarakat

apa yang menjadi sumber utama gejolak sosial budaya dalam perspektif sosiologis...

• Perubahan drastis dalam perilaku sosial budaya

• Munculnya integrasi normatif yang berkembang

• Keinginan untuk mencapai cita-cita Indonesia Baru

• Fokus pada pembangunan masyarakat sipil demokratis

• Penolakan terhadap fenomena “strong sense of entitlement”

Bagaimana tuntutan perubahan dalam UUD NRI 1945 dipicu oleh gerakan reformasi menurut sumber politik...

• Oleh pandangan bahwa konstitusi tersebut telah mencukupi sebagai landasan bagi kehidupan demokratis dan penghormatan HAM

• Dikarenakan interpretasi yang seragam terhadap pasal-pasal dalam UUD NRI 1945

• Karena pemerintah mendukung secara penuh tuntutan reformasi tersebut

• Berdasarkan hasil Pemilu 1999, MPR melakukan perubahan bertahap dalam empat sesi, menghasilkan berbagai aturan baru, termasuk mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

• Peningkatan kesadaran budaya di masyarakat

Sebagai contoh hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik atau resiprokalitas adalah hak warga negara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak yang terdapat dalam pasal...

• Pasal 27 Ayat 2, UUD 1945

• Pasal 27 Ayat 3, UUD 1945

• Pasal 28A Ayat 1, UUD 1945

• Pasal 28B Ayat 1, UUD 1945

• Pasal 28B Ayat 2, UUD 1945

Bagaimana konsep hak asasi manusia memengaruhi hubungan antara negara dan warga negara...

• Hak asasi manusia hanya berlaku bagi warga negara yang memiliki kewarganegaraan tertentu.

• Hak asasi manusia tidak memengaruhi hubungan antara negara dan warga negara.

• Negara harus menghormati dan melindungi hak asasi manusia warga negaranya sesuai dengan hukum internasional.

• Hak asasi manusia hanya berlaku dalam hubungan antara individu dengan individu, bukan dengan negara.

• Penguatan hubungan diplomatik antara negara-negara yang terlibat dalam konflik.

Pernyataan berikut yang TIDAK sesuai dengan konsep kewarganegaraan adalah...

• Kewarganegaraan merupakan status hukum yang memberikan hak dan kewajiban kepada individu dalam suatu negara.

• Kewarganegaraan mencakup hak untuk memilih dalam pemilihan umum.

• Kewarganegaraan dapat diwariskan secara otomatis dari orang tua kepada anak.

• Kewarganegaraan hanya dapat dimiliki oleh individu yang lahir di dalam wilayah negara tersebu

• Kewarganegaraan mencakup hak untuk hidup layak dan mendapatkan pekerjaan

Apa yang dimaksud dengan sikap partisipatif dalam hubungan negara dan warga negara...

• sikap mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama.

• Sikap apatis terhadap kehidupan politik negara.

• Sikap aktif dalam proses politik dan pemerintahan negara.

• Sikap menentang segala bentuk kebijakan pemerintah.

• Sikap tidak toleran terhadap sesama

Bagaimana warga negara dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik negara...

• Dengan tidak terlibat dalam proses politik.

• Dengan memilih untuk tidak menggunakan hak suara mereka.

• Dengan memberikan sumbangan finansial kepada partai politik.

• Dengan memilih pemimpin dalam pemilihan umum dan terlibat dalam kegiatan politik.

• Tidak peduli terhadap politik negara

Bagaimana pentingnya pendidikan dalam memperkuat hubungan negara dan warga negara...

• Pendekatan untuk membatasi akses informasi.

• Mendorong kritikalitas dan kesadaran politik warga negara.

• Menghasilkan warga negara yang tidak peduli dengan urusan negara.

• Menjamin dominasi pemerintah atas masyarakat.

• Menolak hukum dan peraturan yang dibuat oleh negara.

Perubahan dalam UUD NRI 1945 terkait dengan pendidikan menandai langkah penting dalam memperluas hak-hak individu dengan cara...

• Memperketat kontrol pemerintah terhadap institusi pendidikan

• Mengurangi akses pendidikan bagi warga negara

• Mengganti “pengajaran” dengan “pendidikan” untuk mencakup berbagai aspek pembelajaran dan pengembangan diri

• Meniadakan upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi

• Pengurangan kesenjangan budaya antargenerasi