Post Test Peningkatan Kapasitas PPNS Ketenagakerjaan

Apakah yang dimaksud dengan Penyidikan ?

• Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan

• Serangkaian tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa

• Serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan harus dapat mengungkapkan waktu dilakukannya suatu kejahatan. Waktu tersebut berkaitan dengan tanggal atau hari, bulan, dan tahun suatu tindak pidana

• Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

 

Siapakah yang disebut sebagai penyidik ?

• Polri dan PNS tertentu

• TNI dan Polri

• Jaksa

• Hakim

Apakah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan penyidikan?

• KUHAP

• KUHP

• KUHD

• KUHPERDATA

Berikut dasar hukum kewenangan PPNS Ketenagakerjaan dalam melakukan Penyidikan kecuali?

• Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

• Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

• Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

• Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Di dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat 3 (tiga) macam acara pemeriksaan yaitu?

• Biasa, Singkat dan Cepat

• Biasa, Cepat dan Ringan

• Korban, TKP dan Saksi

• Pelapor, Saksi dan Tersangka

Yang termaksud tindak pidana ringan pada pasal 205 KUHAP adalah ?

• Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500,-

• Perkara Kecelakaan kerja/tidak melaporkan kecelakaan kerja di tempat kerja

• Perkara Pengusaha membayar upah dibawah ketentuan upah minimum yang berlaku di Provinsi atau Kab/Kota

• Perkara yang tidak menjadi perhatian masyarakat

Dalam pelaksanaan penyidikan diperlukan Administrasi Penyidikan, berikut urutan administrasi penyidikan yaitu?

• Springas, Spindik, SPDP dan Laporan Kejadian

• Laporan Kejadian, Springas, Sprindik dan SPDP

• Sprindik, Springas, Laporan Kejadian dan SPDP

• Laporan Kejadian, SPDP, Sprindik dan Springas

Apakah yang dimaksud dengan gelar perkara?

• Kegiatan Pemeriksaan Saksi dalam proses penyidikan oleh Penyidik untuk mendapatkan informasi tentang peristiwa yang terjadi.

• Kegiatan pemeriksaan tempat kejadian perkara untuk melihat suatu terjadinya perkara serta menentukan saksi – saksi yang mengetahui suatu tindak pidana

• Kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi.

• Kegiatan pemeriksaan saksi, alat bukti dan tersangka sehingga menjadi satu rangkaian peristiwa pidana.

Setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, Penyidik wajib menyampaikan SPDP Kepada Penuntut umum paling lambat :

• 3 Hari

• 7 Hari

• 21 Hari

• 40 hari

Pengambilan sumpah saksi oleh penyidik dilaksanakan pada saat :

• Pemanggilan Saksi

• Saksi Menerima Surat panggilan

• Setelah atau sesudah Pemeriksaan Saksi

• Persidangan