ILMU PERUNDANG-UNDANGAN (TUGAS 1)

Meletakan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kelompok peraturan perundang-undangan adalah hal yang tidak tepat. Karena Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 merupakan norma yang memiliki karakter jenis

          

• staatsgrundgesetz

• staatsfundamentalnorm

• formeel gesetz

• verodrnung dan autonome satzung

Autonome satzung atau peraturan otonom adalah

• tersusun secara berjenjang dan berlapis dalam suatu tata susunan yang bersifat hierarkis

• peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga pemerintah berdasarkan pemberian kewenangan pengaturan (attributive legislation)

• peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga pemerintah berdasarkan pelimpahan kewenangan pengaturan

• suatu tatanan norma mempunyai kecenderungan bersifat kekal

Nawiasky mengemukakan, bahwa selain tersusun secara berjenjang dan berlapis dalam suatu tata susunan yang bersifat hierarkis dalam bukunya yang berjudul...

• atributive legislation

• die theorie vom stufenaufban der rechtsardmung

• peraturan perundang-undangan

• rechtslehre als system der rechtlichen grundbegriffe

Kedudukan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah lebih utama dari batang tubuh UUD 1945, dapat dilihat dari ....

• Alinea 3 pembukaan UUD NRI Tahun 1945

• Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Angka III

• Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945

• .Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Menurut teori Hans Nawiasky, staatsfundamentalnorm merupakan sumber bagi pembentukan norma staatsgrundgesetz. Di Indonesia hierarki antara 2 kelompok norma ini tercermin dalam jenjang di bawah ini .....

• Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945, Pancasila, Ketetapan MPR, Konvensi Ketatanegaraan

• Pancasila, Ketetapan MPR, Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945, Konvensi Ketatanegaraan

• Pancasila, Batang Tubuh UUDN 1956, Ketetapan MPR, Konvensi Ketatanegaraan

• Pancasila, Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945, Konvensi Ketatanegaraan,Ketetapan MPR

Di bawah ini yang termasuk Peraturan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kecuali ....

• Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

• Peraturan Desa

• Peraturan Daerah Provinsi

• Peraturan Daerah Khusus

8.Peletakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di bawah Undang- Undang dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 dianggap bertentangan dengan

 

• Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945

• Pasal 22 serta penjelasan dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

• Pasal 22 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945

• Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Hans Nawiasky mengubah kata Grundnorm yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen, menjadi istilah..

• Staatsfundamentalnorm

• autonome satzung

• formeel gesetz

• staatsgrundgesetz

Peraturan perundang-undangan yang merupakan verordnung antara lain adalah

• peraturan pemerintah

• peraturan bank indonesia

• peraturan daerah

• peraturan yang dibentuk oleh beberapa lembaga-lembaga pemerintah penunjang lainnya

Di bawah ini adalah pengelompokan norma hukum menurut Hans Nawiasky. kecuali ...

• autonome satzung

• Selbbidungtheorie

• formeel gesetz

• Staatsgrundgesetz