KPU PAKET 01

KPU PAKET 01

Professional Development

39 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Simulasi Test PPPK 2022 4 November

Simulasi Test PPPK 2022 4 November

Professional Development

40 Qs

SIGNOS VITALES

SIGNOS VITALES

Professional Development

40 Qs

SEQUAL-SIM EXAM 5:CERTIFICATE IN PROFESSIONAL SCRUM MASTER

SEQUAL-SIM EXAM 5:CERTIFICATE IN PROFESSIONAL SCRUM MASTER

Professional Development

40 Qs

PPPK PJOK CP1 NY

PPPK PJOK CP1 NY

Professional Development

41 Qs

FUEL & WATER SUPER TANK

FUEL & WATER SUPER TANK

Professional Development

41 Qs

UAS PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA - BW - M. HADYAN YUNHAS PURBA

UAS PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA - BW - M. HADYAN YUNHAS PURBA

Professional Development

34 Qs

BMC U/C & Final Drive

BMC U/C & Final Drive

Professional Development

40 Qs

Teknis PPPK SD

Teknis PPPK SD

Professional Development

40 Qs

KPU PAKET 01

KPU PAKET 01

Assessment

Quiz

Professional Development

Professional Development

Practice Problem

Hard

Created by

Rijal Mustopa

FREE Resource

AI

Enhance your content in a minute

Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...

39 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Dibawah ini tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, kecuali :

Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya

Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota

Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota

Menyampaikan Daftar Pemilih Kepada KPU Provinsi

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Dibawah ini yang merupakan kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu adalah ...

Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya

Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota

Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota

Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Dibawah ini merupakan kewajiban penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan

asas kepastian hukum berdasarkan peraturan bersama antara KPU, Bawaslu

dan DKPP mengenai Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali :

melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang undangan,

tata tertib, dan prosedur yangditetapkan

melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya

melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh :

Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan

DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi

KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi

DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi

KPU, Bawaslu, dan DKPP

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu membentuk :

Keputusan DKPP dan Pedoman Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Surat Edaran DKPP dan Juknis Tata Cara Pengaduan

Peraturan DKPP dan Keputusan DKPP

Peraturan DKPP dan Maklumat DKPP

MoU antara KPU, Bawaslu dan DKPP

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Pemberhentian Anggota KPU dan Bawaslu secara administratif dilakukan oleh:

DPR

DKPP

Mendagri

Presiden

Pengadilan

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016. Permohonan kasasi sengketa Tata

Usaha Negara pemilihan dapat diajukan ke Mahkamah Agung sejak

dibacakannya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam waktu: ... hari

3

4

5

6

7

Create a free account and access millions of resources

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

Already have an account?

Discover more resources for Professional Development