PPK 2024 PAKET 04

Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu adalah:

• Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan

  Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

• Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan

  Mahkamah Konstitusi

• Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Komisi

  Penyiaran Indonesia

• Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum

• Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian, dan Kejaksaan

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota, pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan secara serentak

pada tahun :

• 2015, 2016, dan 2017

• 2015, 2017, dan 2018

• 2015, 2017, dan 2019

• 2015, 2020, dan 2025

• 2015, 2019, dam 2023

Pengawas Pemilu meneruskan laporan pelanggaran administrasi Pemilu kepadaKPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Yang dimaksud denganpelanggaran administrasi pemilu adalah:

• Pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu

• Pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum

• Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan diluar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan

• Pelanggaran terhadap Kode Etik Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU

  bersama-sama dengan Bawaslu

• Pelanggaran pemilu yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara

Idealnya pemilu berfungsi sebagai :

1) mekanime seleksi pemimpin;

2) sarana penilaian prestasi pemerintah dan pertanggungjawabannya kepada rakyat;

3) prosedur penggantian kepemimpinan dan resolusi konflik secara damai;

4) indikator untuk mengetahui peta kekuatan politik; dan

5) saluran akses ke kekuasaan.

Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan.

Dibawah ini yang bukan merupakan persyaratan dalam mewujudkan pemilu yang ideal adalah:

• Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan

• Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat

• Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri

• Adanya kebebasan untuk memilih

• Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat.

1. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI

2. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye

3. Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye

4. Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.

Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah sebagaimana dalam angka :

• 1 dan 2

• 2 dan 3

• 3 dan 4

• 1 dan 3

• 2 dan 4

Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka :

• Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti

• Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti

• Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan didiskualifikasi

• Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan

• Partai Politik boleh saja mengusulkan kembali

Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulisuntuk menghentikan kegiata kampamye walaupun belum menimbulkan

gangguan dan/atau penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya

pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan

terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah :

• Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum

• Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawadengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya

• Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah

• Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye

• Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Dibawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali:

• Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU

• Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain

• Keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu

• Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu

• Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan

Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2014 di Provinsi Aceh adalah .........

• 3

• 4

• 5

• 6

• 7

Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2019 di Provinsi Aceh adalah .........

• 3

• 4

• 5

• 6

• 7