LATIHAN SOAL SELEKSI TERTULIS PPS PILKADA 2024

1. Dalam menjalankan tugasnya terkait hal keuangan, maka KPU bertanggungjawab kepada siapa?

• a. Presiden
• b. DPR
• c. BPK
• d. BPKP
• e. Bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. Untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan, dibentuk PPK. Apa kepanjangan dari PPK?

• a. Petugas Pemungutan Kecamatan
• b. Panitia Pemungutan Kecamatan
• c. Panitia Pemilihan Kecamatan
• d. Petugas Pemilihan Kecamatan
• e. Panitia Pemilu Kecamatan

3. Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK harus sudah disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat...

• a. 2 (dua) hari setelah hasil rekapitulasi
• b. 3 (tiga) hari setelah hasil rekapitulasi
• c. 4 (empat) hari setelah hasil rekapitulasi
• d. 5 (lima) hari setelah hasil rekapitulasi
• e. 6 (enam) hari setelah hasil rekapitulasi

4. Untuk menyelenggarakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan, dibentuk PPS. Apa kepanjangan nama dari PPS?

• a. Panitia Pemungutan Suara
• b. Petugas Pemungutan Suara
• c. Petugas Pemilihan Suara
• d. Panitia Pemilihan Suara
• e. Tidak ada jawaban yang benar.

5. Siapa yang mempunyai kewenangan dan tugas untuk membentuk KPPS ?

• a. PPS.
• b. PPK.
• c. KPU Kabupaten/Kota.
• d. KPU Provinsi.
• e. KPU.

6. Berapa lama masa kerja PPS?

• a. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 4 (empat) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.
• b. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.
• c. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara.
• d. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.
• e. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara.

7. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara?

• a. 1 (satu) bulan
• b. 2 (dua) bulan
• c. 3 (tiga) bulan
• d. 4 (empat) bulan
• e. 5 (lima) bulan

8. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi dibawah ini, kecuali...

• a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
• b. membentuk KPPS;
• c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
• d. mengumumkan daftar pemilih;
• e. menyampaikan daftar pemilih kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

9. Siapakah yang berhak menandatangani dokumen Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan DPS hasil perbaikan?

• a. Ketua KPPS.
• b. Ketua PPS.
• c. Ketua PPK.
• d. Ketua KPU Kabupaten/Kota.
• e. Ketua KPU Provinsi.

10. Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota. Berapa jumlah anggota KPPS dan apa kepanjangannya?

• a. 5 (lima) orang, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
• b. 7 (tujuh) orang, Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara.
• c. 7 (tujuh) orang, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
• d. 5 (lima) orang, Kelompok Panitia Pemungutan Suara.
• e. 7 (tujuh) orang, Kelompok Panitia Pemungutan Suara.