SOAL UAS HUKUM B

Institusi mana yang berperan dalam menjaga kehormatan dan etika para hakim dan jaksa?

• Kementerian Hukum dan HAM
• Dewan Perwakilan Rakyat
• Mahkamah Agung
• Kementerian Pendidikan

Apa yang membuat penting untuk memahami jenis-jenis peraturan legislasi?

• Karena tidak ada konsekuensi hukum yang merugikan
• Agar dapat melanggar hukum dengan mudah
• Untuk mematuhi hukum yang berlaku dan menghindari konsekuensi hukum yang merugikan.
• Untuk menambah kebingungan dalam mematuhi hukum

Berdasarkan hierarki peraturan, yang mana yang memiliki otoritas tertinggi?

• Peraturan Menteri

• Peraturan Pemerintah

• Undang-Undang

• Peraturan Daerah

Apa yang dimaksud dengan 'Petunjuk Pelaksanaan'?

• Naskah dinas yang memuat kebijakan

• Naskah dinas yang memuat perintah atau arahan

• Naskah dinas yang memuat pemberitahuan penting

• Naskah dinas yang memuat acuan umum

Siapa yang berhak mengajukan rancangan undang-undang ke DPR?

• DPD

• Presiden

• Mahkamah Konstitusi

• Anggota DPR

Apa yang harus dilakukan pembentuk peraturan sebelum mendelegasikan kewenangan pengaturan?

• Memahami dan merencanakan substansi peraturan yang diperlukan

• Mendelegasikan kewenangan tanpa alasan

• Mendelegasikan kewenangan tanpa pertimbangan

• Tidak ada yang perlu dipersiapkan

Siapa yang berwenang untuk menetapkan Peraturan Pemerintah?

• Presiden

• Menteri

• Gubernur

• DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Apa dasar hukum untuk diberlakukannya Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang?

• Bagian 22 (1) dari Konstitusi 1945

• Bagian 21 (1) dari Konstitusi 1945

• Bagian 20 dari Konstitusi 1945

• Bagian 22 dari Konstitusi 1945

Otoritas untuk membentuk regulasi dalam bentuk undang-undang diberikan kepada:

• Perencana Peraturan

• Presiden

• Kepala Badan

• Menteri

• Pejabat di lingkungan pemerintah pusat dan daerah

Apa yang dimaksud dengan 'kebutuhan mendesak' dalam konteks pembentukan undang-undang?

• Kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda

• Isu keadilan sosial dalam situasi kompleks

• Kebutuhan yang tidak dapat ditunda

• Keputusan kontroversial pemerintah