Pre Test Pelatihan Teknis Legal Drafting 2024

Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia merupakan:

• sumber dari segala sumber hukum

• sumber tertib hukum Peraturan Perundang-Undangan

• hukum dasar dalam setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan

• hukum pembentukan Peraturan Perundang-undangan

• Hukum sebagai dasar Negara

Suatu konsep produk hukum yang bermaksud untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda menjadi satu produk hukum besar dan holistik disebut dengan:

• Kodifikasi

• Jurisprudensi

• Omnibus Law

• Consolidation Law

• Efisiensi

Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum merupakan pengertian dari  asas ...

• lex specialis derogat lex generalis

• lex posteriore derogat lex priori

• undang-undang tidak berlaku surut

• undang-undang tidak dapat diganggu gugat

• undang-undang berlaku umum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak?

• 1 (satu) kali perubahan

• 2 (dua) kali perubahan

• 3 (tiga) kali perubahan

• 4 (empat) kali perubahan

• 5 (lima) kali perubahan

Tugas dan Wewenang Presiden sesuai Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah …

• Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD

• Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya

• Mengusulkan 2 calon Wakil Presiden, jika terjadi kekosongan Wakil Presiden

• Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri Negara

• Mengesahkan RUU yang telah disetujui  DPR menjadi UU

Perhatikan pernyataan berikut ini:

1).       Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD.

2).       Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD

3).       Memutus pembubaran partai politik. 

4).       Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

5).       Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaraan oleh Presiden  dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Dari pernyataan tersebut yang merupakan Wewenang Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 24C  Ayat (1) Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 adalah …

• 1), 2), 3), dan 4)

• 1), 2), 3), dan 5)

• 1), 2), dan 3)

• 1), 2), dan 4))

• 1), 2), dan 5)

Sesuai Pasal 22D  ayat (1) Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan RUU yang berkaitan dengan

• Otonomi Daerah

• Hubungan antara pusat dan daerah

• Pembentukan, Pemekaran serta Penggabungan Daerah

• Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah

• Semua benar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan dan diundangkan dalam

• Berita Negara Republik Indonesia

• Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

• Lembaran Negara Republik Indonesia

• Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

• Berita Daerah Republik Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari gubernur dilaksanakan oleh

• Biro Hukum Provinsi

• DPRD Provinsi

• Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

• Bagian Hukum Kabupaten/Kota

• Sekretaris Daerah

Ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang sifatnya mengikat umum dan digunakan sebagai pengendali tingkah laku atau sebagai tolok ukur untuk menilai sesuatu

• perilaku

• kewenangan

• sanksi

• norma

• agama