LCC Kanwil DJPb Provinsi Papua 2024

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara oleh Presiden …

• diserahkan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan

• diserahkan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya

• diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan

• diserahkan kepada Gubernur Bank Indonesia selaku pengelola moneter yang mengeluarkan dan mengedarkan uang

Answer explanation

Menurut PP Nomor 7 Tahun 2021, UMKM dibagi menjadi 3 kriteria, yakni mikro, kecil, dan menengah. Kriteria UMKM di bawah ini yang benar adalah …

• Usaha Mikro memiliki modal usaha (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) s.d. paling banyak 2 miliar rupiah

• Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan s.d. paling banyak 2 miliar rupiah

• Usaha Menengah memiliki modal usaha (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) di antara 10 miliar rupiah s.d. 15 miliar rupiah

• Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan di antara 10 miliar rupiah s.d. 15 miliar rupiah

Answer explanation

Hal-hal yang menjadi objek pengendalian dan pemantauan kinerja anggaran terhadap pelaksanaan anggaran sebagaimana diatur pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 adalah …

• Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Kepatuhan terhadap Regulasi Pelaksanaan Anggaran

• Kualitas Informasi Kinerja dan Kepatuhan terhadap Regulasi Pelaksanaan Anggaran

• Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Dampak Pelaksanaan Anggaran terhadap Perekonomian

• Kualitas Informasi Kinerja dan Dampak Pelaksanaan Anggaran terhadap Perekonomian

Answer explanation

Siapakah Pejabat Eselon II yang tidak pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua?

• 
• 
• 
• 

Answer explanation

Pejabat Eselon II yang pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua

Bapak Alfiker Siringoringo (Periode 2012-2014)

Bapak Agung Yulianta (Periode 2018-2019)

Bapak Burhani AS (Periode 2021-2023)

Bapak Arif Wibawa pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat, bukan Papua

Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2024 yang ditentukan penggunaannya (Earmark) meliputi …

• BLT Desa, Ketahanan Pangan dan Hewani, Penurunan Stunting

• Operasional Pemerintah Desa, BLT Desa, Siltap

• Ketahanan Pangan dan Hewani, Bantuan Sekolah, Bantuan Sembako

• Penurunan Stunting, SilTap, Ketahanan Pangan dan Hewani

Answer explanation

Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam Struktur Shadow Organization pada Kanwil DJPb berperan sebagai …

• Chief of Operational Treasury Services

• Co-Chief of Operational Treasury Services

• Chief of Regional Economics

• Co-Chief of Regional Economics

Answer explanation

Berdasarkan KMK Nomor 394/KMK.01/2022 tentang Perwakilan Kementerian Keuangan, yang berperan sebagai Ketua Tim Implementasi Penguatan RCE Tingkat Daerah adalah …

• KPPN

• Kanwil DJPb

• Direktorat PA

• Pemerintah Daerah

Answer explanation

Kanwil DJPb memegang peranan yang sangat penting dalam program penguatan RCE, yaitu sebagai Ketua Tim Implementasi Penguatan RCE Tingkat Daerah yang mengoordinasikan kelompok kerja yang menjadi bagian dari Tim Sekretariat Bersama Wilayah sebagaimana dimaksud dalam KMK Nomor 394/KMK.01/2022 tentang Perwakilan Kementerian Keuangan, untuk melakukan pengumpulan data pengelolaan keuangan pusat dan daerah yang dihimpun melalui seluruh unit vertikal Kementerian Keuangan maupun instansi lain di daerah, data (OM-SPAN, dan melalui database untuk data-data yang tersedia di Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan (SLDK).

Berapa jumlah KPPN di Kanwil DJPb Provinsi Papua saat ini?

• 1 KPPN Tipe A1 dan 6 KPPN Tipe A2

• 2 KPPN Tipe A1 dan 5 KPPN Tipe A2

• 3 KPPN Tipe A1 dan 4 KPPN Tipe A2

• 4 KPPN Tipe A1 dan 3 KPPN Tipe A2

Answer explanation

Saat ini, Kanwil DJPb Provinsi Papua memiliki 7 KPPN yang terdiri dari 2 KPPN Tipe A1 (Jayapura dan Merauke) dan 5 KPPN Tipe A2 (Biak, Serui, Nabire, Wamena, dan Timika)

Berikut ini adalah komponen Pembinaan dan Supervisi KPPN yang diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2023, kecuali …

• Treasurer

• Financial Advisor

• Tata Kelola Internal

• Inovasi dan Prestasi

Answer explanation

Metode Penilaian yang tidak digunakan pada Aplikasi SAKTI Modul Persediaan adalah …

• Metode Harga Rata-Rata (Average)

• Metode Harga Satuan Terakhir (HST)

• Metode FIFO (First In First Out)

• Metode LIFO (Last In First Out)

Answer explanation

Metode Penilaian adalah metode yang digunakan untuk melakukan penilaian persediaan. Ada tiga Metode Penilaian yang digunakan dalam Aplikasi SAKTI Modul Persediaan yaitu Metode Harga Satuan Terakhir (HST), Metode Harga Rata-rata (Average) dan Metode FIFO.

Metode LIFO tidak digunakan pada Aplikasi SAKTI Modul Persediaan