POST TEST UUD 1945 KELAS KHUSUS TWK BATCH 5

Pasca amandemen terdapat pasal 28H, yang mana pada ayat 1 pasal tersebut dikatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Implementasi penegakan hak tersebut oleh pemerintah adalah pada kegiatan-kegiatan pemerintah di bawah ini, kecuali …

• Pemerintah menyediakan layanan kesehatan, seperti puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah

• Pemerintah menjalankan program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah

• Adanya tim kerja pemerintah yang mengatur mengenai pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat

• Pemerintah memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi

• Program Bantuan Beras Sejahtera (Bansos Rastra)

Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka …

• Pelaksanaan hak angket DPR

• Pelaksanan fungsi legislasi DPR

• Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR

• Pelaksanaan fungsi anggaran DPR

• Pelaksanaan hak imunitas DPR

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan fundamental sistem perekonomian nasional. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik. Yang bukan termasuk tujuan dalam pembentukan undang-undang ini adalah?

• Untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang kondusif

• Untuk menjadikan perekonomian sebagai bagian dari penunjang tercapainya tujuan nasional

• Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

• Agar segala kegiatan ekonomi di Indonesia berpangkal pada usaha bersama dan berujung pada kemakmuran bersama

• Untuk memberikan kebebasan pihak-pihak tertentu, baik pemerintah, swasta, perorangan untuk mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya ekonomi yang sebesar-besarnya

Makna MPR sebagai pengawal ideologi Pancasila adalah …

• MPR memiliki visi untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang mengandung nilai Pancasila pada segala bidang

• MPR memiliki kewenangan untuk menguji apakah peraturan perundangan sesuai dengan nilai dasar Pancasila

• MPR bertugas mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak menyimpang dari Pancasila

• MPR sebagai satu-satunya lembaga negara pembentuk konstitusi yang memastikan Pancasila hidup dalam konstitusi

• MPR sebagai lembaga yang dapat mengubah nilai Pancasila terhadap konstitusi

Dalam konstitusi, disebutkan mengenai pengelolaan dana perimbangan pusat dan daerah. Adapun dana tersebut adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, Tujuan dari dana perimbangan tersebut adalah …

• Menunjukkan kontribusi langsung daerah pada perekonomian nasional

• Memberikan kemandirian kepada daerah untuk mengelola keuangannya

• Menciptakan keseimbangan antara keuangan pusat dan daerah

• Mendanai proyek nasional yang berlokasi di daerah

• Menghindari daerah memungut pajak daerah

Sebagai seorang warga negara kita harus menyadari bahwa setiap hak yang kita tuntut tentunya harus diikuti dengan pemenuhan kewajiban. Hal ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab individu. Norma, aturan, serta kebijakan merupakan suatu bentuk upaya untuk menertibkan pemenuhan kewajiban warga negara. Berikut ini adalah contoh hubungan kausal terkait hal tersebut adalah …

• Perusahaan memberikan gaji sesuai UMR kepada karyawannya

• Warga dua desa bahu membahu dalam memperbaiki jembatan yang merupakan jembatan penyambung antar desa

• Tersedianya fasilitas sekolah oleh pemerintah, sehingga orang tua wajib mendukung anaknya menuntut ilmu

• Tersedianya jalan sebagai prasarana transportasi bersama sehingga terdapat aturan lalu lintas di jalan

• Pemberian hak pilih kepada setiap warga negara agar didapatkan pemimpin dan wakil rakyat yang menjadi cerminan aspirasi rakyat

Pasal 30 ayat 2 berbunyi “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”. Makna dari pasal tersebut adalah …

• Usaha pertahanan dan keamanan negara adalah usaha bersama dari seluruh komponen negara

• Seluruh rakyat wajib memberikan andil dalam setiap usaha pertahanan negara

• TNI-Polri merupakan komponen utama sebagai kekuatan negara Indonesia

• Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara dibangun oleh TNI-Polri dengan melibatkan rakyat

• Sistem pertahanan dan negara sebelumnya hanya bertumpu pada kekuatan aparat negara

Setelah amandemen keempat UUD 45, pasal 31 berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Implementasi pasal tersebut dalam kehidupan bernegara di Indonesia, kecuali ...

• Pencanangan Program Wajib Belajar 9 Tahun

• Penyediaan fasilitas Sekolah Dasar di seluruh wilayah di Indonesia

• Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung biaya operasional sekolah

• Pemberian beasiswa kuliah LPDP yang disalurkan melalui Kementerian Keuangan

• Guru-guru yang mengajar pada sekolah-sekolah negeri merupakan pegawai pemerintah ASN maupun Non-ASN

Pasal 32 ayat 1 UUD 45 berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Contoh implementasi pasal tersebut dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari adalah …

• Membentuk lembaga adat di setiap daerah

• Menyampaikan aspirasi daerah melalui DPD

• Mengenalkan permainan tradisional kepada anak-anak

• Membuat wadah untuk generasi muda mengembangkan bakat seni

• Mensosialisasikan penggunaan market place kepada masyarakat desa

Berikut adalah isi alinea keempat UUD 45, kecuali …

• Pernyataan atas sistem pemerintahan Negara Indonesia

• Cita-cita perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia

• Tujuan pembentukan negara Indonesia

• Dasar Negara Republik Indonesia

• Dasar hukum yang berlaku di Indonesia