Babak II Penyisihan LCC HBP Tahun 2024

Dalam penyaluran Dana Desa, KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut, kecuali...

• Menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara TKD untuk Dana Desa

• Melakukan verifikasi atas kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa

• Menyusun dan menyampaikan proyeksi penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir tahun kepada koordinator KPA BUN Penyaluran TKD

• Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran Dana Desa kepada PPA BUN Pengelola TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD menggunakan Aplikasi OM-SPAN dalam rangka pertanggungjawaban penyaluran Dana Desa

Sesuai PMK Nomor 62 Tahun 2023, jenis revisi yang diperbolehkan dilakukan pada tingkat Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan adalah sebagai berikut, kecuali...

• Revisi terkait penggunaan kelebihan realisasi penerimaan atas target PNBP

• Revisi pergeseran anggaran dari akun 5261 ke akun 5211 dalam satu kegiatan dan satu RO pada Satker yang sama

• Revisi pergeseran anggaran antar satker dalam satu wilayah yang sama

• Revisi pencantuman/penghapusan/perubahan penyelesaian tunggakan dalam satu program dan satu kanwil

Apa yang membedakan antara BLU dan BUMN  dari aspek layanan  ?

• BUMN menyelenggarakan layanan kepada masyarakat dengan berorientasi profit,  BLU menyelenggarakan layanan dengan orientasi not for profit, pendapatan BLU diprioritaskan untuk meningkatkan layanan

• BLU dan BUMN menyelenggarakan layanan kepada masyarakat dengan berorientasi profit,  namun profit BLU digunakan untuk meningkatkan layanan, sedangkan profit yang diperoleh BUMN digunakan untuk dikembalikan kepada negara dalam bentuk dividen

• BUMN menyelenggarakan layanan kepada masyarakat dengan berorientasi profit, kontribusi bagi negara dalam bentuk pembayaran dividen. BLU menyelenggarakan layanan dengan orientasi  profit, kontribusi  BLU bagi negara dalam bentuk mengurangi ketergantungan pada (Rupiah Murni) APBN

• BUMN menyelenggarakan layanan kepada masyarakat dengan berorientasi not for profit,  BLU menyelenggarakan layanan dengan orientasi  not for profit, pendapatan BLU diprioritaskan untuk investasi jangka pendek

Berikut ini merupakan transaksi yang dikecualikan dalam penyusunan Rencana Penarikan Dana Harian, kecuali...

• Pembayaran belanja pegawai non gaji induk dan belanja pegawai selain tunjangan kinerja bulanan

• Transaksi uang persediaan/tambahan uang persediaan / penggantian uang persediaan baik dari uang persediaan tunai maupun uang persediaan kartu kredit pemerintah

• Transaksi dengan nilai bersih SPM paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan  SPM dana alokasi khusus fisik

• Transaksi pada rekening surat berharga syariah negara, dan transaksi rekening penampungan dan pembayaran transaksi valuta asing

Dalam rangka monitoring dan evaluasi penyaluran Pembiayaan Ultro Mikro, KPPN melakukan...

• Verifikasi pencairan kredit

• Pendampingan kepada debitur Pembiayaan Ultra Mikro

• Perekaman data debitur

• Rekonsiliasi dokumen penyaluran dengan basis data SIKP

Salah satu contoh aset yang termasuk dalam properti investasi adalah...

• Gedung yang masih dalam tahap pembangunan/pengembangan yang dimiliki pihak ketiga

• Bangunan kantor yang digunakan untuk operasional sehari-hari namun tidak rutin disewakan

• Tanah yang dimiliki oleh pemerintah namun belum memiliki rencana penggunaan dan secara rutin disewakan

• Tanah dan bangunan yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat

Gaji dan Tunjangan PPPK dibayarkan setelah...

• Perjanjian kerja ditandatangani, surat keputusan pengangkatan PPPK diterbitkan, dan PPPK melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT

• SK Calon PPPK diterbitkan, perjanjian kerja ditandatangani, dan surat keputusan pengangkatan PPPK diterbitkan

• SK Calon PPPK diterbitkan, perjanjian kerja ditandatangani, dan PPPK melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT

• SK Calon PPPK diterbitkan, perjanjian kerja ditandatangani, surat keputusan pengangkatan PPPK diterbitkan, dan PPPK melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja mendapatkan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan iuran yang dibayar oleh...

• Pekerja, Pemerintah Selaku Pemberi Kerja, dan Badan Penyelengara

• Pekerja dan Pemerintah selaku Pemberi Kerja

• Pekerja

• Pemerintah selaku Pemberi Kerja

Tim Quality Assurance pengembangan sistem informasi mempunyai tanggung jawab terhadap...

• Pemberian masukan kepada pemilik proses bisnis terkait pengembangan sistem informasi

• Pendampingan dan penjaminan mutu dalam pengembangan sistem informasi

• Pemberian masukan kepada pengembang sistem informasi

• Pelaksanaan User Acceptance Test

Berikut ini adalah pernyataan yang benar terkait jangka waktu pengujian SPP beserta kelengkapannya sejak diterima secara lengkap dan benar sampai dengan penerbitan SPM oleh PPSPM, kecuali...

• Paling lama 3 hari kerja untuk penerbitan SPM-PTUP

• Paling lama 5 hari kerja untuk penerbitan SPM-LS

• Paling lama 4 hari kerja untuk penerbitan SPM-GUP dan GUP Nihil

• Paling lama 2 hari kerja untuk penerbitan SPM-UP dan PTUP