Permenkop 2 tahun 2024

salah satu alasan penggantian SAK ETAP adalah ...

• SAK ETAP tidak dapat mencatat seluruh pencatatan yang terdapat dalam transaksi-transaksi yang dilakukan dalam unit usaha koperasi

• SAK ETAP sudah tidak lagi digunakan dalam dunia pencatatan perekonomian

• SAK ETAP tidak dapat mengakomodir laporan konsolidasi dari beberapa unit usaha dan pemisahan laporan pendapatan bagi anggota dan non anggota

• SAK ETAP dapat menimbulkan double accounting dalam pencatatan laporan beberapa unit usaha

perbedaan SAK ETAP dan SAK EP yang benar adalah ...

• dalam SAK ETAP terdapat laporan keuangan konsolidasian sedangkan dalam SAK EP tidak ada

• dalam SAK ETAP tidak terdapat laporan keuangan konsolidasian sedangkan dalam SAK EP ada

• dalam SAK ETAP terdapat 35 Bab pengaturan sedangkan dalam SAK EP terdapat 30 Bab pengaturan

• pengaturan bunga diakui secara efektif dalam SAK ETAP sedangkan dalam SAK EP diakui secara akrual

laporan keuangan yang dibuat ketika ada pemeriksaan tertentu disebut laporan keuangan ...

• Tahunan

• Triwulan

• Semesteran

• Sewaktu-waktu

laporan yang harus dipenuhi pada laporan periodik triwulan 2 atau semesteran adalah ...

• KSP/KSPPS (KUK 3 & 4)

• KSP/KSPPS (KUK 3 & 4), KSP/KSPPS (KUK 1 dan 2)

• KSP/KSPPS (KUK 3 & 4), KSP/KSPPS (KUK 1 dan 2), USP/USPPS

• KSP/KSPPS (KUK 3 & 4), KSP/KSPPS (KUK 1 dan 2), USP/USPPS, Sektor Riil

dalam rangka modernisasi koperasi, pelaporan koperasi dilakukan dengan sistem elektronik dengan pengecualian sebagai berikut kecuali ...

• berkedudukan di daerah yang belum tersedia jaringan Telekomunikasi

• tidak adanya anggota yang mumpuni dalam mengoperasikan pelaporan sistem elektronik

• koperasi baru berjalan 2 bulan operasional

• keadaan KAHAR

berikut yang tidak termasuk syarat Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang boleh melakukan audit pada koperasi adalah ...

• terdaftar di kementerian koperasi dan UKM

• melakukan audit paling lama 3 tahun berturut-turut

• periode jeda 2 tahun

• terkenal dan memiliki kemampuan yang sudah terpercaya

berikut yang tidak termasuk sanksi administratif pada koperasi yang melakukan pelanggaran adalah ...

• penangguhan sertifikat NIK

• Teguran tertulis 1, 2, dan 3

• pembekuan sementara izin simpan pinjam

• pembubaran KSP/KSPPS

berikut yang tidak termasuk pokok pengaturan pada Permenkop 2 tahun 2024 adalah ...

• standarisasi laporan dan kebijakan akuntansi yang digunakan koperasi

• pelaporan keuangan diwajibkan menggunakan sisem elektronik

• penerapan sanksi hukum

• pengaturan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang melakukan audit pada koperasi

berikut ini yang tidak termasuk hal-hal yang belum diatur dalam SAK ETAP adalah ...

• hibah pemerintah

• NERACA

• pengakuan asset dan liabilitas pajak tangguhan

• pengungkapan pihak berelasi

permenkopUKM 2 tahun 2024 terdiri dari 7 bab diantaranya dengan urutan sebagai berikut ...

• BAB 1 ketentuan umum

  BAB 2 akuntansi koperasi

  BAB 3 laporan keuangan koperasi

  BAB 4 Audit laporan keuangan
  BAB 5 ketentuan lain-lain

  BAB 6 sanksi administratif
  BAB 7 Ketentuan Penutup

• BAB 1 ketentuan umum

  BAB 2 akuntansi koperasi

  BAB 3 laporan keuangan koperasi

  BAB 4 Audit laporan keuangan
  BAB 5 sanksi administratif

  BAB 6 ketentuan lain-lain
  BAB 7 Ketentuan Penutup

• BAB 1 ketentuan umum

  BAB 2 akuntansi koperasi

  BAB 3 laporan keuangan koperasi

  BAB 4 sanksi administratif
  BAB 5 Audit laporan keuangan

  BAB 6 ketentuan lain-lain
  BAB 7 Ketentuan Penutup

• BAB 1 ketentuan umum

  BAB 2 laporan keuangan koperasi

  BAB 3 lakuntansi koperasi

  BAB 4 sanksi administratif
  BAB 5 Audit laporan keuangan

  BAB 6 ketentuan lain-lain
  BAB 7 Ketentuan Penutup