QUIZ PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN SERENTAK 2024

Pemilihan kepala daerah serentak merupakan hasil putusan Mahkamah Konstitusi atas Judicial Review yang dilakukan oleh beberapa pihak atas sidang paripurna yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Adapun dasar hukum yang digunakan oleh penyelenggara pemilu untuk melakukan pemilihan ini adalah!

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016

• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016

• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017

Dalam penerimaan laporan terdapat dua syarat yang harus diperhatikan pengawas pemilihan yaitu syarat materiel dan syarat formil. Berikut ini merupakan syarat materil pada pelaporan kepada pengawas pemilihan adalah.....

• identitas pelapor;

• nama dan alamat/domisili terlapor

• waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran

• kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan dengan kartu identitas.

• Semua Benar

Batas waktu pengawas pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Laporan atau Temuan paling lama....!

• 3 + 2 hari

• 5 hari kalender

• 7+7 hari

• 3 hari kerja

• 3 hari kalender

Apa yang dilakukan Pengawas Pemilu setelah menerima Laporan?

• Menyelesaikan Laporan

• Mengadakan Rapat Pleno

• Kajian Awal

• Mencatat di Buku Register Laporan

• Pembahasan

Pengawas pemilihan melaporkan kejadian pelanggaran pemilihan dengan menggunakan formulir apa?

• Form Model A.1

• Form Model A

• Form Model B.1

• Form Model A.3

• Form Model A. 3. 1

Apa yang harus dipersiapkan oleh Pengawas Pemilihan saat menerima Laporan Pelanggaran selama Pemilihan Serentak 2024?

• Model Formulir A.1, A.2, dan A.3

• Model Formulir A.1, A.3, dan A.3.1

• Model Formulir B.1, B.2, dan B.3

• Model Formulir B.1, B.2, B.3, dan B.4

• Model Formulir A.1, B.2, A.3, dan A.4

Siapa yang dapat melaporkan Pelanggaran Pemilihan ?

• Semua Benar

• Pengawas Pemilu yang terdaftar dan diakreditasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan area cakupan pemantauan mereka

• Para Peserta Pemilu

• Warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilihan lokal;

• Partai politik

Berapa lama Pengawas Pemilihan membuat Kajian awal setelah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran?

• 2 Hari

• 
  3 hari

• 3+2 Hari Kalender

• 5 Hari Kerja

• 5 Hari Kalender

Pelapor melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan dan menyampaikan keterpenuhan syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan kepada Pengawas Pemilihan paling lama?

• Semua Benar

• 2 Hari

• 3 Hari

• 5 Hari

• 3+2 Hari

Informasi awal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2), Kecuali?

• Informasi lisan dan/atau tertulis tentang dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu;

• Informasi dugaan pelanggaran melalui pengaduan media elektronik resmi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan;

• Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) yang disampaikan langsung kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan; atau

• Informasi dugaan pelanggaran yang diperoleh oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dalam proses penanganan pelanggaran.

• 
  Informasi Pelanggaran Pemilu yang berasal dari temuan atau Informasi beberapa pihak yang mengandung dugaan Pelanggaran yang disampaikan Ke Badan Pengawas Pemilu