TWK - UUD 1945 Pretest

UUD 1945 memberikan pengaturan kerangka kerja bagi sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan di Indonesia. Di dalam UUD 1945, diatur tentang Lembaga- Lembaga pemerintahan seperti MPR, DPR, Komisi Yudisial, Mahkaham Agung, Mahkamah Konstitusi dan Badan Pemeriksaan Keuangan. Adapun maksud dari pengaturan tersebut adalah.

• Untuk mengawasi tindakan pemerintah dan memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.
• Agar pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara
• Agar segala perubahan hukum dan peraturan pemerintah dapat terlaksana secara sah sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan nilai dasar negara
• membantu memastikan bahwa hukum dan peraturan yang berlaku tidak bertentangan satu sama lain dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam UUD 1945.
• Agar kebijakan pemerintah dapat terlaksana dengan baik tanpa mengurangi hak dan kewajian warga negara

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD NRI 1945 atau adalah hukum dasar tertulis (basic law). Selaku hukum dasar, UUD NRI 1945 bersifat mengikat yang berarti

• Baik pemerintah, setiap lembaga negara, lembaga masyarakat maupun setiap warga negara harus tunduk kepada UUD NRI 1945
• Seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali harus tunduk dan patuh kepada UUD NRI 1945
• UUD NRI 1945 menjadi peraturan yang harus dilaksanakan oleh seluruh elemen Masyarakat Indonesia
• Pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama melaksanakan setiap pasal yang ada di UUD NRI 1945 dengan penuh tanggungjawab
• UUD NRI 1945 bersifat mengikat pada seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali

Berikut ini yang bukan merupakan tujuan nasional yang ada di dalam pembukaan UUD NRI 1945 adalah

• melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
• mencerdaskan kehidupan bangsa.
• mewujudkan negara yang Merdeka, berdaulat, adil dan Makmur
• memajukan kesejahteraan umum
• ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam pasal 31 ayat 1 negara memiliki kewajiban untuk memberikan Pendidikan kepada warga negaranya. Adapun hubungan pasal tersebut dengan tujuan bangsa Indonesia adalah

• Pendidikan merupakan bagian penting dalam rangka menjaga serta mengisi kemerdekaan Indonesia
• Pendidikan adalah hak bagi seluruh warga negara semenjak Indonesia merdeka untuk memajukan kesejahteraan bangsa
• Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga sehingga setiap warga negara berhak untuk mendapatkan Pendidikan
• Pendidikan merupakan elemen penting dalam membawa Masyarakat menuju Masyarakat yang adil dan Makmur
• Pendidikan merupakan awal mula munculnya pergerakan nasional dalam meraih kemerdekaan sehingga warga negara perlu mendapatkan Pendidikan untuk memajukan bangsa dan negara

Dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 diatur: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berikut ini contoh implementasi pasal tersebut adalah

• Masyarakat berhak mendapatkan kemudahan pasokan listrik yang memadai
• Masyarakat berhak untuk mengelola air sesuai kehendaknya
• Negara wajib memberikan fasilitas air bersih gratis kepada seluruh masyarakat
• Negara wajib memberikan ruang kepada individu untuk mengelola hasil hutan
• Negara wajib memberikan pupuk harga murah kepada petani dalam mengelola lahannya

Lembaga tinggi negara yang ada di Indonesia terdiri dari 3 lembaga, yakni: Eksekutif (sebagai pelaksana UU), Legislatif (Pembuat UU), dan Yudikatif (Pengawasan terhadap UU). Disuatu ketika, ada konflik ataupun gesekan di dalam tubuh pemerintahan. Konflik tersebut terjadi karena ada ketidaksesuaian idea yang diambil oleh lembaga ekskutif dan lembaga legislatif. Akhirnya, konflik ini terjadi terus menerus dalam pemerintahan, imbasnya adalah kebijakan yang sulit untuk mendapatkan persetujuan. Langkah apa yang tepat dilakukan oleh kedua lembaga tinggi tersebut?

• Meminta mediasi dengan bantuan MA, karena terjadi perselisihan antar lembaga.
• Meminta mediasi dengan bantuan KY, karena ini adalah tugas dan fungsi dari KY.
• MK merespon konflik 2 lembaga tinggi negara, sebab fungsi pokok MK adalah menyelesaikan konflik 2 lembaga tinggi negara.
• KY merespon konflik tersebut, dan memberikan keputusan seadil-adilnya
• MK dan MA bersama-sama mengadili 2 lembaga negara, dan memberikan putusan yang berimbang, dan sesuai aturan yang berlaku

Berdasarkan bunyi alenia pertama Pembukaan UUD 1945, negara Indonesia telah mengakui salah satu nilai universal yakni....

• Kemerdekaan ialah hak segala bangsa.
• Negara merdeka harus mempunyai tujuan nasional
• Kemerdekaan hanya bisa diraih dengan perjuangan
• Setiap negara harus berusaha meraih kemerdekaan
• Kemerdekaan bukan semata-mata hasil usaha manusia melainkan atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa

Sebelum Abad 20, perlawanan Masyarakat Indonesia kepada penjajah dilakukan dengan perlawanan perlawanan kedaerahan dengan menggunakan senjata tradisional. Perlawanan semacam ini selalu gagal. Namun setelah munculnya kaum terpelajar dan lahirnya Sumpah Pemuda, perlawanan dilakukan dengan lebih terorganisir dan bersifat nasional. Semangat perjuangan para pemuda dan kaum teperlajar tersebut merupakan salah satu pokok kaidah pembentukan negara Indonesia yang tersirat dalam pembukaan UUD 45 alinea

• 1
• 2
• 3
• 4
• 1 dan 3

Sebagaimana dijelaskan Pasal 34 ayat 1 UUD 1945, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Lebih lanjut dalam UU No 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, disebutkan bahwa penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah. Berikut ini bentuk penanganan fakir miskin yang bisa dilakukan pemerintah, kecuali

• Penyediaan layanan perumahan
• Pemberian bantuan pangan dan sandang
• Pemberian layanan Kesehatan
• Pengembangan potensi diri
• Menumbukan sikap saling menghargai dan gemar membantu sesama

Dalam pembukaan UUD 1945 terdapat 4 tujuan/ cita-cita negara Indonesia. Berikut ini yang bukan merupakan 4 tujuan/cita-cita negara berdasar pembukaan UUD 45 adalah

• Mencerdaskan kehidupan bangsa
• Ikut melaksanakan ketertiban dunia
• Memajukan kesejahteraan umum
• Menegakkan hukum, menjaga hak dan kewajiban menuju keadilan sosial
• Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia