Evaluasi Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan & PNBP

Penyetoran PNBP dapat dilakukan secara berkala dengan ketentuan, kecuali…

• Layanan Bank Persepsi yang sekota tidak ada

• Kondisi geografis tidak memungkinkan setor setiap hari

• Jarak tempuh ke bank/pos Persepsi 1 jam

• Dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Kanwil DJPb

Pemeriksaan kebenaran hak tagih, meliputi pihak penerima, nilai tagihan, dan jadwal pembayaran merupakan tanggung jawab …

• PPK

• PPSPM

• KPA

• Bendahara Pengeluaran

Capaian IKPA Kejaksaan pada periode s.d. TW III 2024 sebesar …

• 94,05

• 93,99

• 93,75

• 92,67

Revisi Anggaran yang memerlukan Penelaahan, dan/atau Revisi Anggaran  berupa pengesahan merupakan revisi …

• DJA

• Dit PA

• Kanwil DJPb

• BA BUN

Kontrak didaftarkan ke KPPN paling lambat … setelah tandatangan kontrak.

• 3 Hari Kerja

• 5 Hari Kerja

• 7 Hari Kerja

• 14 Hari Kerja

Waktu pengiriman rencana target PNBP paling lambat diterima tanggal 1 Desember pada tahun anggaran berjalan, merupakan batas waktu pengumpulan ADK TPNBP dari ...

• Kejaksaan Tinggi ke Kejaksaan Agung

• Kejaksaan Negeri ke Kejaksaan Tinggi

• Cabang Kejaksaan Negeri ke Kejaksaan Negeri

• Kejaksaan Agung ke Kementerian Keuangan

Berikut ini jenis PNBP yang baru berdasarkan PP 37 Tahun 2024 adalah …

• pembayaran denda tindak pidana pelanggaran peraturan daerah

• hasil pemulihan kerugian keuangan negara

• hasil kerjasama di bidang hukum dengan negara lain

• sisa uang titipan pembayaran denda yang tidak diambil oleh pelanggar

Dalam penyelesaian piutang Uang Pengganti Pidsus, "paling lama satu hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap Kajari menerbitkan …"

• P48 dan P49

• P48 dan D2

• P48 dan D3

• P48 dan P48A

Berikut ini yang bukan merupakan penagihan dengan kegiatan optimalisasi piutang negara …

• Penerbitan Surat Penagihan 1,2,3

• Kerjasama penagihan dengan pihak ketiga

• Gugatan melalui Lembaga peradilan

• Penghentian layanan kepada penanggung utang

Dasar hukum penyelesaian Uang Pengganti dengan cara penghapusan melalui Jaksa Agung diatur dengan …

• Perja No. 13 Tahun 2021

• Perja No. 9 Tahun 2022

• Perja No. 19 Tahun 2020

• Perja No. 3 Tahun 2022