Se Nagih apa kamu hari ini

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan Dalam Rangka Penagihan Pajak adalah

• SE-09/PJ/2021
• SE-09/PJ/2020
• SE-09/PJ/2022
• SE-09/PJ/2023

Setelah penyampaian Surat Paksa dapat dilakukan pencegahan apabila, kecuali

• ketetapan mendekati daluwarsa
• PP akan meninggalkan Indonesia
• Wajib Pajak mengangsur utangnya
• Objek Sita tidak ditemukan

Kriteria diragukan itikad baiknya adalah

• semua benar
• Tidak melunasi utang pajaknya setelah dilakukan penerbitan surat paksa
• menyembunyikan barang yang dimiliki atau dikuasai
• membubarkan badan setelah timbulnya utang pajak

tindakan pencegahan dalam hal terdapat perubahan/pergantian pengurus dilakukan terlebih dahulu terhadap

• Pengurus sebelumnya
• Pengurus yang ada di kantor
• Pengurus sebelumnya dan pengurus baru
• Pengurus yang namanya tercantum dalam akta perubahan

Pada Perseroan Terbatas, siapakah yang lebih dahulu dilakukan tindakan pencegahan secara sequence?

• Direktur
• Komisaris
• Direktur Utama
• Orang yang nyata2 memiliki Wewenang (Beneficial Owner)

Pengusulan sandera (gizeling) dilakukan dengan cara

• Aplikasi Cegah Sandera
• Aplikasi SIDJP Core
• Satu Kemenkeu
• Aplikasi SIDJPNINE Penagihan

Langkah awal yang harus dilakukan dalam penyanderaan adalah

• Administrasi dokumen pendukung
• Validasi surat ketetapan pajak
• Upaya persuasif telah dilaksanakan
• Identifikasi dan profiling atas Penanggung Pajak

Perpanjangan pencegahan dapat dilakukan selama

• 6 tahun
• 1 tahun
• 1 bulan
• 6 bulan

berikut ini yang bukan hak penanggung pajak yang disandera adalah

• mendapat makanan yang layak
• menyampaikan keluhan perlakuan petugas
• Wajib mematuhi tata tertib dan disiplin di tempat Penyanderaan
• melakukan ibadah

Pelepasan Penyanderaan dapat dilakukan jika

• Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak telah dibayar lunas
• Lamanya penyanderaan yang ditetapkan dalam surat perintah Penyanderaan telah berakhir
• semua benar
• berdasarkan putusan pengadilan yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap