Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan

Perhatikan pernyataan berikut!

“Setiap bangsa tidak dibenarkan melakukan perluasan wilayah.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa …..

• setiap bangsa memiliki hak sesuai kehendaknya.

• semua bangsa di dunia harus tunduk pada aturan PBB.

• semua bangsa di dunia merupakan satu kesatuan.

• semua bangsa harus mengadakan perbaikan.

• setiap bangsa harus saling menghormati.

Pada awal kemerdekaan rakyat Indonesia berharap memiliki kehidupan yang baik. Salah satu langkah yang dilakukan tokoh-tokoh bangsa pada masa itu adalah....

• membentuk pemerintahan yang berdaulat dan konstitusi negara.

• menyediakan lapangan pekerjaan untuk menghidupi rakyat.

• melucuti senjata milik pasukan Jepang agar dapat dimanfaatkan rakyat

• memobilisasi rakyat agar membantu pemerintah mengisi kemerdekaan.

• melindungi rakyat dari upaya penjajahan kembali bangsa Belanda di Indonesia.

Perhatikan agenda-agenda berikut!

1). Menetapkan pembagian provinsi di wilayah Indonesia.

2). Menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia.

3). Membentuk dua belas Kementerian departemen.

4). Memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Agenda yang dibahas dalam sidang pertama PPKI pada 18 Agustus 1945 ditunjukkan oleh angka...

• 1) dan 2)

• 1) dan 3)

• 2) dan 3)

• 2) dan 4)

• 3) dan 4)

Salah satu permasalahan yang muncul dalam sidang PPKI saat pengesahan undang-undang dasar adalah adanya perbedaan pendapat antar anggota PPKI. Perbedaan pendapat tersebut mengenai....

• penggunaan Piagam Jakarta sebagai rancangan dasar undang-undang.

• pencantuman dasar negara dalam pembukaan undang-undang dasar.

• penggunaan salah satu kalimat dalam pembukaan undang-undang dasar.

• pengutipan keputusan dalam konvensi Jenewa pada undang-undang dasar.

• penundaan perumusan undang-undang dasar dan mempercepat perumusan dasar negara.

Peran penting Otto Iskandardinata dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 adalah…

• memimpin sidang dan menjadi notulis dalam sidang tersebut.

• mengusulkan pemilihan presiden dilakukan secara aklamasi.

• merumuskan isi dasarnegara dan konstitusi negara.

• memimpin pembentukan departemen dalam pemerintahan Indonesia.

• menyimpulkan hasil sidang PPKI dan merumuskan rencana sidang selanjutnya.

Kabinet pertama yang dibentuk pada 19 Agustus 1945 belum dapat menjalankan roda pemerintahan. Kondisi ini terjadi karena…

• belum terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat yang mengawasi kinerja kabinet.

• kabinet masih bersifat format sebagai syarat sebuah pemerintahan negara.

• situasi keamanan tidak memungkinkan untuk menjalankan pemerintahan.

• presiden belum menyusun program kerja bagi para menterinya.

• para menteri dalam kabinet berasal dari partai berbeda-beda.

Setelah melakukan beberapa kali sidang, tugas PPKI berakhir. Peristiwa yang menandai berakhirnya tugas PPKl adalah....

• peresmian pembentukan KNIP.

• pelantikan empat menteri negara.

• pelantikan presiden dan wakil presiden.

• pembentukan Badan Keamanan Rakyat.

• peresmian pembentukan dua belas departemen.

Pernyataan berikut yang tidak tepat terkat tugas AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) di Indonesia adalah….

• melucuti dan memulangkan tantara Jepang ke negaranya

• mengadili penjahat-penjahat perang Jepang

• membebaskan tawanan perang Jepang

• menerima penyerahan Jepang

• menjamin kondisi damai

Kasman Singodimedjo menganggap KNIP dapat menegakkan kewibawaan kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu, ia mengusulkan…..

• KNIP perlu diberi hak legislatif selama DPR dan MPR belum terbentuk.

• pendirian kantor-kantor cabang KNIP di setiap kota besar di Indonesia.

• pembentukan Badan Pekerja (BP) KNIP yang membantu kinerja KNIP.

• dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota KNIP sesuai aspirasi rakyat.

• KNIP juga dibentuk di daerah dengan nama Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID).

Pada saat pemerintah membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) tidak semua daerah mengetahui pembentukan organisasi tersebut. Kondisi tersebut terjadi karena…

• keterbatasan sarana komunikasi pada masa awal kemerdekaan.

• aktivitas BKR yang berkaitan dengan kegiatan bela negara masih kurang.

• pemerintah pusat kurang menyosialisasi pembentukan BKR.

• kepedulian rakyat perdesaan terhadap kemerdekaan Indonesia masih kurang

• keterbatasan akses informasi mengenai pemerintahan dan militer Indonesia