KodeEtikDPRD

"Norma dan asas yg diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku" adalah pengertian dari................

• Kode Rahasia

• Kode Sikap

• Kode Etik

• Barcode

Berikut ini adalah Tujuan dari adanya kode etik DPRD (K), kecuali.........

• Menjaga citra (menjadi lebih profesional)

• Hak-hak asasi (agar masyarakat tidak melanggar hak asasi anggota Dewan)

• Martabat (perbuatan anggota terhindar dari hal hal yang tidak profesional)

• Kehormatan (lebih berhati- hati dalam bertindak)

Berikut ini yang bukan merupakan fungsi kode etik DPRD adalah......

• Sarana. kontrol sosial bagi masyarakat dan anggota organisasi

• Resistensi pihak luar dapat diminimalisir

• Pencegahan kesalahpahaman antar anggota DPRD

• Prinsip profesional dijunjung tinggi

Salah satu asas yang digunakan dalam penerapan kode etik DPRD adalah asas "Asas ignorantia juris excusat" yang artinya.........      

• Tiada kesalahan tanpa pertanggungjawaban kesalahan

• ketidaktahuan hukum bisa dijadikan alasan untuk tidak bertanggung jawab

• Ketidaktahuan hukum tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak bertanggung jawab

• Pertanggungjawaban kesalahan karena ketidaktahuan dihapuskan menurut hukum

Selain asas "ignorantia juris excusat", penerapan kode etik DPRD juga didasarkan pada asas-asas berikut, kecuali........................

• Keadilan

• Solidaritas

• Komunalitas

• Obyektivitas

Berikut ini adalah ruang lingkup kode etik DPRD yang hendak disusun, kecuali.......

• Memuat hal hal yang dilarang

• Memuat hal hal yang dilarang

• Hal hal yang tidak patut

• Hal hal yang tabu

Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang dibentuk untuk mengawasi etika para anggota DPRD adalah..............

• Dewan Kehormatan

• Majlis Kehormatan

• Badan Kehormatan

• Lembaga Kehormatan Dewan

Berikut ini adalah tugas dan fungsi Badan Kehormatan, kecuali.........

• memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatutan anggota DPRD

• meneliti dugaan pelanggaran sumpah/janji dan kode etik

• melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan dan pelaporan, anggota DPRD

• melaporkan keputusan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi kepada Gubernur

Yang bukan merupakan wewenang Badan Kehormatan adalah........

• Menunda penjatuhan sanksi kepada anggota yang melanggar

• menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD

• meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain

• memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran agar memberikan klarifikasi atau pembelaan

Berikut ini yang bukan jenis sanksi pelanggaran kode etik DPRD adalah.......

•       Teguran lisan

      

• Teguran Tertulis

• Teguran keras

• Pemberhentian sebagai anggota DPRD