Pilihlah bagian yang ada di dalam UUD NRI Tahun 1945 setelah diamademen

• Pembuka

• Penjelasan

• Penutup

• Batang tubuh

Sebutkan urutan perundang-undangan dari hierarki paling atas sampai bawah!

Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea pertama terdapat makna yang berupa aspirasi masyarakat Indonesia untuk lepas dari penjajahan. Makna tersebut terkadung sebagai dalil ...

• Obyektif

• Objektif

• Subyektif

• Subjektif

Aturlah pilihan-pilihan ini ke dalam kategori yang tepat!

Groups:

(a) Alinea Pertama

,

(b) Alinea Kedua

,

(c) Alinea Ketiga

,

(d) Alinea Keempat

• Cita-Cita Bangsa Indonesia

• Berdaulat

• Kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan YME

• Negara Republik

• Pancasila

• Dalil subjektif

• Tujuan negara

• Adil

• Dalil objektif

• Motivasi riil & Materil

• Merdeka

• Makmur

• Bersatu

• Kedaulatan rakyat

Sebutkan adagium hukum asas perundang-undangan yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibawah harus sesuai dengan yang perundang-undangan yang ada di atasnya!

"negara yang bebas untuk menentukan arah untuk negaranya sendiri" merupakan pengertian dari kedaulatan rakyat

• True

• False

UUD NRI Tahun 1945 ​ (a)   sebanyak​ (b)   kali.

• diamademen
• diamaden
• diamedemen
• diademen
• 4
• 5

Urutkan perubahan UUD Indonesia dari masa kemerdekaan - masa reformasi!

• UUD NRI Tahun 1945

• Konstitusi RIS 1949

• UUD Tahun 1945 (1)

• UUDS 1950

• UUD Tahun 1945 (2)

Pernyataan yang benar dari Trias Politica yang berlaku di Indonesia diantaranya adalah ...

• Pembagian kekuasaan lembaga negara yang dibagi menjadi 3 kekuasaan besar yaitu legislatif, eksekutif, & yudikatif

• eksekutif memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara

• legislatif memiliki kuasa untuk mendisiplinkan para hakim MA & MK

• KPK termasuk dalam Yudikatif

• legislatif merupakan rumah bagi pemerintah yang merepresentasikan rakyat dalam pemerintahan

Pilihlah pernyataan yang benar mengenai konstitusi tidak tertulis!

• Memiliki istilah lain yaitu konvesi

• mengacu pada praktik atau aturan yang diterima secara luas, meskipun tidak secara eksplisit tertuang dalam UUD 1945 atau peraturan perundang-undangan.

• Pelantikan Presiden di Gedung MPR/DPR

• Upacara kemerdekaan

• Pergantian Presiden selama 5 tahun sekali