PPKn Paket C

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, karena

• wilayah negara berupa daratan luas

• ribuan pulau besar kecil di dalam NKRI

• lautan bukanlah pemisah antar pulau

• banyaknya gunung berapi di NKRI

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia memberikan keuntungan bagi NKRI berupa ....

• pemanfaatan sumber daya alam di lautan

• migrasi penduduk Indonesia antarpulau

• pemerataan pembangunan di seluruh wilayah

• ketertiban masyarakat terjaga dengan baik

Orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia karena ....

• sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri

• yang lahir dari bapak Indonesia dan ibu Indonesia dan menggunakan paspor negara lain

• yang lahir dari bapak Belanda dan ibu Indonesia dan tercatat sebagai warga kehormatan Indonesia

• pernah menjalani dinas ketentaraan negara lain untuk memperoleh pekerjaan yang baik

Bangsa Indonesia dalam kehidupan keagamaan diharapkan dapat mengembangkan sikap ...

• yang kurang nyaman bila bertetangga dengan pemeluk agama lain

• yang saling mendukung dalam mengentaskan kemiskinan

• merasa hidup sendiri karena jauh dari sapaan pemeluk agama lain

• tertutup dari pola pergaulan dengan pemeluk agama lain

Kejahatan antarnegara dalam bidang teknologi dan informasi ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena ...

• mengancam kedaulatan negara

• melewati batas negara

• melanggar hukum

• dilakukan orang asing

Pengertian politk dalam bernegara lebih dekat dengan hal-hal yang beruhubungan dengan ....

• pembangunan

• kesejahteraan

• kekuasaan

• pemilihan

Masyarakat memiliki kekuatan yang secara politik sangat berpengaruh dalam kehidupan bernegara, yaitu berupa ....

• sistem politik

• komunikasi politik

• suprastruktur politik

• infrasuktrur politik

Dalam membentuk undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pembahasan rancangannya bersama ....

• presiden

• DPD

• MPR

• MA

Lembaga-lembaga negara yang dibentuk setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ....

• DPR dan DPD

• MA dan MK

• BPK dan KY

• MK dan DPD

Ketika terjadi perselisihan antarlembaga negara, maka kewenangan penyelesaian perselisihan tersebut dilakukan oleh ...

• MPR

• DPR

• MK

• MA