Pre & Post Test - Modul 7 Industrial Relation 1

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur terkait dengan masalah ketenagakerjaan di Republik Indonesia diatur dalam Kecuali:

• Undang Undang No. 6 tahun 2023

• Undang Undang No. 40 Tahun 2007

• Undang Undang No. 13 Tahun 2003

• Undang Undang No. 2 Tahun 2004

Perjanjian kerja yang boleh mensyaratkan masa percobaan atau probation selama 3 bulan adalah

• Perjanjian Harian Lepas

• Perjanjian Outsourcing

• Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak

• Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/Tetap

Berikut yang tidak termasuk unsur dalam hubungan kerja adalah:

• Pekerjaan

• Upah/gaji

• Perintah

• Hak dan Kewajiban

Diumur berapa seorang calon pekerja dibolehkan untuk menandatangani perjanjian kerja untuk dirinya sendiri menurut Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

• 16 Tahun

• 17 Tahun

• 18 Tahun

• 19 Tahun

Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya harus memuat, kecuali:

• Jabatan atau Jenis Pekerjaan

• Besarnya upah dan cara pembayaran

• Fasilitas kesehatan dan Kesejahteraan

• Tempat dilaksanakannya pekerjaan

PP No. 35 Tahun 2021 mengatur mengenai PKWT, Berdasarkan peraturan ini, durasi maksimal untuk PKWT adalah:

• 3 tahun

• 5 tahun

• 2 tahun, dengan perpanjangan 1 tahun

• 4 tahun, dengan perpanjangan 1 tahun

LKS Bipartit wajib dibentuk di perusahaan yang memiliki pekerja berjumlah:

• Minimal 10 orang

• Minimal 50 orang

• Minimal 20 orang

• Minimal 70 orang

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja yang berlaku untuk:

• Pekerjaan yang bersifat tetap dan tidak ada batasan waktu

• Semua jenis pekerjaan di perusahaan, tanpa terkecuali

• Pekerjaan dengan durasi kerja di atas 3 tahun

• Pekerjaan yang selesai dalam waktu tertentu dan/atau yang sifatnya sementara

Dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, ketentuan tentang waktu kerja yang diperbolehkan adalah:

• Maksimal 8 jam sehari atau 40 jam seminggu

• Maksimal 10 jam sehari

• Tidak ada batasan waktu kerja

• Maksimal 6 jam sehari dengan 4 hari kerja

Berikut ini adalah ciri -ciri dari Perjanjian Keja Bersama yang berlaku di perusahaan, kecuali:

• Merupakan hasil perundingan dari Serikat Pekerja dan Perusahaan

• Didaftarkan ke Kementrian Tenaga Kerja atau Sudin tenaga kerja

• Dimintakan usulan dari pekerja namun hanya bersifat saran

• Serikat Pekerja yang mewakili perundingan adalah yang mewakili > 50% pekerja.