SKB PPBJ

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah

• kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

• kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

• kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian dan Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

• kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian dan Lembaga yang dibiayai oleh APBN yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

• kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan pelaksanaan kontrak

ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yg berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jada adalah

• Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

• Kuas Pengguna Anggaran (KPA)

• Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

• Menteri/Kepala Lembaga/Gubenur/Walikota/Bupati

Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan meeumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah

• PA/KPA

• Kementerian/Pemerintah Daerah

• LKPP

• UKPBJ

• PPK

Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian/lemabag/perangkat daerah adalah

• PPK

• Pokja Pemilihan

• Pejabat Pengadaan

• PA

• Agen Pengadaan

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah

• pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

• sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia

• pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran be1anja negara/anggaran belanja daerah.

• pejabat administrasi/Pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau Epurchasing.

• UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah

• Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

• Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.

• unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

• embaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

• sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

Ruang lingkup Pemberlakuan Peraturan Presiden ini meliputi

• Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;

• Pengadaan Khusus untuk jasa lainnya yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

• Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

• Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian dan Lembaga yang menggunakan anggaran belanja dari APBN

• Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD

sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring adalah

• Marketplace

• E-Purchasing

• Katalog Elektronik

• SIRUP

• Toko Daring

jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir adalah

• Jasa Konstruksi

• Jasa Konsultansi

• Pekerjaan Konstruksi

• Jasa Lainnya

• Pelaku Usaha

Dari sudut pandang institusi pengguna barang/jasa, ruang lingkupmnya mencakuo pengadaan barang/jasa pada

• Kementerian, DPR, Perangkat Daerah

• Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah

• Kementerian, badan usaha, Perangkat Daerah

• Lembaga, Perangkat Daerah, Kopersi

• Kementerian, BUMN/BUMD