Search Header Logo

Kuis 11 November 2024

Authored by Andhika Baryatsa

Education

Professional Development

Used 1+ times

Kuis 11 November 2024
AI

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

    Content View

    Student View

43 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Di bawah ini yang termasuk implementasi wawasan nusantara yaitu (SKB Hesti)

a. Menerima perbedaan, saling membantu, saling menghormati, dan saling membantu antar sesama warga negara, terutama dalam situasi sulit.

b. Rasa bangga terhadap identitas nasional, menghormati bendera dan lambang negara, serta mempelajari sejarah perjuangan bangsa.

c. Menjaga kerahasiaan negara dan aset-aset negara agar tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.

d. Membela kepentingan negara dan bangsa di forum internasional dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

e. Keragaman budaya menjadi ancaman persatuan bagi Indonesia

Answer explanation

Jawaban : A

Penjelasan :

opsi A (wawasan nusantara)

opsi B (wawasan kebangsaan)

opsi C (wawasan kebangsaan)

opsi D (wawasan nasional)

opsi E (bertentangan dgn wawasan nusantara)

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Sistem pemerintahan Indonesia berasaskan (SKB Arin)

A. Partial separation of powers

B. Pure separation of power

C. Fusion  of power

D. Trias politica

E. Demokrasi kerakyatan

Answer explanation

Jawaban : A

Pembahasan: menurut anda b Kusuma, menyatakan bahwa para penyusun UUD 1945, dengan sadar menyusun UUD yang khas Indonesia, tanpa trias politica. Asas yang di pakai adalah "pembagian kekuasaan yang tidak ketat" atau partial separation of powers.

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Berikut tugas dan wewenang DPR terkait fungsi anggaran, adalah.. (SKB Putri)

A. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD

B. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah

C. Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

D. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)

E. Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)

Answer explanation

Jawaban: D

Karena opsi A, C, dan E termasuk dalam fungsi legislasi DPR, sedangkan opsi B merupakan tugas dan wewenang DPR dalam fungsi pengawasan.

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Kelebihan sistem pemerintahan presidensial adalah: (SKB Evi)

A. Proses pengambilan keputusan yang cepat dan mudah diubah

B. Adanya kestabilan masa jabatan eksekutif

C. Kekuasaan eksekutif dapat dicabut sewaktu-waktu oleh parlemen

D. Kepala negara tidak terlibat langsung dalam pemerintahan

E. Bisa membantu anak menjadi wakil presiden

Answer explanation

Jawaban: B. Adanya kestabilan masa jabatan eksekutif

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Siapakah yang dapat mengusulkan perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945? (SKB Nurul)

a. Presiden

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

d. Mahkamah Konstitusi

Answer explanation

Jawaban c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Pembahasan: Menurut Pasal 37 UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan perubahan atau  mandemen terhadap UUD 1945. Proses perubahan atau amandemen tersebut harus disetujui oleh anggota MPR dengan ketentuan tertentu.

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Mahkamah Agung memiliki wewenang khusus dalam pengujian peraturan di bawah undang-undang. Dalam kasus apa Mahkamah Agung akan menjalankan wewenang ini? (SKB Andhika)

A. Ketika terdapat permohonan dari masyarakat untuk mengubah undang-undang.

B. Ketika sebuah peraturan daerah diduga bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di tingkat nasional.

C. Ketika ada sengketa batas wilayah antarprovinsi.

D. Ketika Presiden meminta peninjauan ulang atas peraturan menteri.

E. Ketika DPR memutuskan untuk menambah pasal dalam undang-undang tertentu.

Answer explanation

Jawaban: B. Ketika sebuah peraturan daerah diduga bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di tingkat nasional.

Penjelasan Jawaban:

Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menguji peraturan di bawah undang-undang, termasuk peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang nasional. MA dapat membatalkan peraturan tersebut jika dinilai bertentangan.

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, adalah pengertian dari (SKB Adelyta)

A. Pembiayaan

B. Badan Usaha Milik Daerah

C. Pendapatan Daerah

D. Belanja Daerah

E. Pinjaman Daerah

Answer explanation

Jawaban C

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

Already have an account?