UH BAB 2 UUD RI 1945

Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 berkedudukan sebagai

• pokok kaidah negara yang fundamental

• norma dasar negara

• staatsfundamental norm

• aturan dasar negara

Seorang warga masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap hasil kesepakatan tentang norma, agama, hukum, kesusilaan, maupun sosial. Pelanggaran-pelanggaran tersebut, misalnya melakukan tindakan korupsi, penyalahgunaan narkoba, melakukan tawuran melakukan seks bebas atau perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang oleh?

• agama

• hukum

• norma

• sosial

Seseorang yang melakukan tindakan pencurian, maka ia telah melanggar pasal 362 KUHP, yang menyatakan

• Barang siapa yang mengambil benda milik orang lain, dengan maksud untuk dimilikin diancam dengan penjara paling lama lima tahun

• Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara hukum , diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak satu juta rupiah.

• Seseorang yang mengambil barang milik temannya akan terkena sansi

• Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara hukum , diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah

Dalam sebuah perdebatan, seseorang berpendapat bahwa MPR seharusnya kembali diberi kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden agar stabilitas politik lebih terjamin. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa pemilihan langsung oleh rakyat lebih mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat.

Berdasarkan Bab II UUD 1945, mana di antara pernyataan berikut yang paling tepat menjelaskan mengapa pemilihan langsung oleh rakyat lebih sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat?

• Karena rakyat lebih memahami kebutuhan negara daripada anggota MPR.

• Karena pemilihan langsung memberikan peluang yang lebih besar untuk terjadinya partisipasi politik yang luas.

• Karena MPR memiliki tugas yang lebih penting daripada memilih Presiden dan Wakil Presiden.

• Karena pemilihan langsung oleh rakyat adalah satu-satunya cara untuk memastikan legitimasi pemerintah.

Setelah amandemen UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi memegang kekuasaan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa MPR tetap memiliki peran penting dalam mengawal pelaksanaan kedaulatan rakyat. Berdasarkan Bab II UUD 1945, apa fungsi utama MPR setelah amandemen, dan bagaimana peran tersebut mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat?

• MPR menetapkan dan mengubah UUD serta memilih Presiden dan Wakil Presiden.

• MPR menetapkan GBHN dan mengevaluasi kebijakan Presiden setiap tahun.

• MPR mengubah dan menetapkan UUD serta hanya memberhentikan Presiden dalam situasi tertentu.

• MPR memiliki kewenangan penuh dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan membuat keputusan final.

Perhatikan pernyataan berikut !

1.)jujur dalam perkataan dan perbuatan

2.) Menghormati sesama manusia

3.) Membantu orang lain yang membutuhkan

4.) Berbuat baik terhadap sesama manusia

5.)Menghormati kedua orang tua

contoh norma diatas termasuk dalam norma?

• norma kesopanan

• norma kesusilaan

• norma agama

Yang menyatakan bahwa "negara Indonesia adalah negara hukum" negara hukum merupakan negara yang mendasarkan segala sesuatu baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis, merupakan dalam pasal berapakah?

• pasal 25 ayat (1)

• pasal 17 ayat (2)

• pasal 1 ayat (3)

• pasal 2 ayat (1)

Konstitusi sebagai sekumpulan asas-asas yang mengatur hal sebagai berikut. kekuasaan pemerintahan hak-hak dari yang diperintah dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah itu termasuk dalam pengertian dari?

• K. C. wheare

• james Bryce

• C. F. strong

• miriam budihardjo

Pasal 37 ayat 5 UUD 1945 dengan tegas melarang untuk dilakukannya perubahan terhadap ketentuan UUD 1945 yaitu yang mengatur tentang

• bentuk negara kesatuan

• amendemen UUD 1945

• perintah daerah

• dasar negara pancasila

Seorang warga negara yang tidak puas dengan keputusan pengadilan terkait kasus sengketa tanah, memutuskan untuk melakukan protes secara terbuka di media sosial, menyebarkan informasi yang belum tentu benar tentang keputusan tersebut. Apa yang seharusnya dipahami oleh individu tersebut terkait dampak dari tindakan yang dilakukannya dalam konteks hukum?

• Tindakan tersebut tidak melanggar hukum karena setiap orang berhak menyampaikan pendapat.

• Tindakan tersebut tidak melanggar hukum karena hak untuk berpendapat dilindungi oleh hukum.

• Tindakan tersebut sah karena hukum hanya berlaku dalam ruang lingkup pengadilan, bukan di luar itu.

• Tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, khususnya terkait dengan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang tidak benar.