Sistem Pemerintahan Indonesia

Bentuk pemerintahan Indonesia adalah...

• Oligarki

• Teokrasi

• Monarki

• Republik

• Parlementer

Di bawah ini yang bukan merupakan ciri dari negara kesatuan adalah...

• Memiliki pemerintah pusat

• Memiliki pemerintahan daerah dengan otonomi terbatas

• Pembagian wilayah negara berdasarkan provinsi

• Memiliki negara bagian yang memiliki kekuasaan penuh

• Pemerintah dibawah naungan Presiden

Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki kebijakan nasional yang harus diikuti oleh seluruh daerah. Hal ini penting untuk menjaga kesatuan dan keseragaman dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh kebijakan nasional yang harus diimplementasikan oleh pemerintah daerah adalah...

• Penetapan hari libur lokal

• Penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa resmi

• Kurikulum pendidikan nasional

• Peraturan pajak daerah khusus

• Penetapan simbol-simbol daerah sebagai lambang negara

Dalam sistem pemerintahan republik, kepala negara biasanya dijabat oleh...

• Raja

• Presiden

• Perdana Menteri

• Kepala Dewan Rakyat

• KBRI

Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan bentuk negara kesatuan. Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS), Indonesia sempat berubah menjadi negara federal akibat tekanan Belanda. Namun, melalui Konferensi Meja Bundar dan keinginan kuat bangsa, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Apa alasan utama kembalinya Indonesia ke bentuk negara kesatuan pada tahun 1950...

• Keinginan Belanda untuk mengontrol Indonesia

• Tekanan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa

• Intervensi negara-negara tetangga

• Kegagalan sistem federal dalam mengelola negara

• Blokade dalam kerjasama di berbagai bidang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki ciri khas bahwa seluruh kekuasaan pemerintahan terpusat pada pemerintah pusat. Hal ini berbeda dengan negara yang berbentuk federal, di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam praktiknya, NKRI memberi otonomi kepada daerah melalui Undang-Undang Otonomi Daerah, namun tetap berada dalam bingkai negara kesatuan. Apa perbedaan Negara Kesatuan dan Negara Federal...

• Negara Kesatuan memiliki dua tingkat pemerintahan yang setara

• Negara Federal memberikan wewenang penuh kepada pemerintah daerah

• Negara Kesatuan memiliki satu sistem hukum yang berlaku di seluruh wilayah

• Negara Federal tidak mengenal pembagian wewenang antara pusat dan daerah

• Negara Kesatuan memberikan kebebasan penuh kepada pemerintah daerah

Indonesia mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Bagaimana UUD NRI Tahun 1945 mengakomodasi keberadaan daerah dengan status khusus atau istimewa dalam kerangka negara kesatuan...

• Memberikan kemerdekaan penuh kepada daerah tersebut

• Menghapus sistem pemerintahan khusus demi keseragaman

• Mengatur secara khusus dalam undang-undang mengenai otonomi khusus

• Membiarkan daerah tersebut mengatur diri tanpa intervensi pusat

• Menjadikan daerah tersebut sebagai contoh bagi daerah lain

Dalam sistem pemerintahan presidensial, siapa yang bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan...

• Perdana Menteri

• Parlemen

• Ketua DPR

• Rakyat

• Presiden

Kekuasaan legislatif di Indonesia dipegang oleh...

• Presiden

• DPR

• Mahkamah Konstitusi

• BPK

• Perdana Menteri

Berikut ini yang merupakan salah satu fungsi dari DPR adalah...

• Menyusun anggaran negara

• Mengawasi Undang-Undang

• Mengawasi jalannya pemerintahan

• Menyusun kabinet

• Menetapkan Undang-Undang