Quiz PKN Kelas 9 Semester 1

Siapa yang memimpin pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)?

(a)  

Apa yang terjadi pada Republik Maluku Selatan (RMS) di Ambon pada bulan November 1950?

• Mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia

• Dikalahkan oleh militer Indonesia

• Dikuasai oleh PKI

• Mendapat dukungan dari pemerintah

Apa yang menjadi penyimpangan terhadap Pancasila pada masa Orde Lama?

• Pemilu pertama di Indonesia

• Pemberontakan RMS

• Pemberontakan DI/TII

• Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup

Apa yang menjadi ciri khas ideologi terbuka?

• Nilai-nilai dipaksakan dari luar

• Nilai-nilai diambil dari kekayaan rohani dan budaya masyarakat

• Hanya mengandung nilai-nilai liberal

• Mengandung paham marxisme

Apa yang menjadi larangan dalam keterbukaan ideologi Pancasila?

• Mendorong kreativitas masyarakat

• Mendukung kebebasan berpendapat

• Menciptakan norma melalui kesepakatan

• Memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi marxisme

Apa yang menjadi dimensi idealisme dalam Pancasila?

• Kebebasan berpolitik

• Nilai-nilai yang bersifat sistematis dan rasional

• Norma yang tertinggi dalam negara

• Realitas kehidupan masyarakat

Apa yang menjadi perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi?

• Perekonomian tidak memperhatikan keadilan

• Perekonomian dikuasai oleh individu

• Perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan

• Perekonomian hanya untuk kepentingan negara

Apa yang menjadi nilai-nilai sosial dalam masyarakat sesuai dengan Pancasila?

• Kekeluargaan dan gotong royong

• Kemandirian dan liberalisme

• Individu dan persaingan

• Kedisiplinan dan sikap ilmiah

Apa yang menjadi bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara?

• Pemberontakan PKI

• Kegiatan ronda malam

• Pemberontakan DI/TII

• Pemilu 1955

Apa yang menjadi tujuan dari perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat?

• Mendirikan Negara Islam Indonesia

• Menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia

• Mengganti Pancasila

• Membubarkan DPR